NAWACITAPOST.COM – Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi NasDem, Imam Syafi'i, menyampaikan pandangannya yang kritis terkait data penurunan angka kemiskinan di Surabaya yang dinyatakan Dinas Sosial.
Dalam logika kepada awak media pada Selasa (12/11/2024), Imam mengungkapkan kebingungannya mengenai klaim jumlah keluarga miskin yang turun signifikan menjadi sekitar 76.000 kepala keluarga (KK).
“Terus terang saya bingung, saya harus bahagia atau harus ketawa. Dinas Sosial menyatakan jumlah keluarga miskin tinggal 76.000 KK dan keluarga miskin ekstrem sudah nol, artinya tidak ada lagi,” ujar Imam.
Baca Juga: Optimalisasi IT dan Kolaborasi Universitas, Solusi DPRD Surabaya Perbaiki Data Kemiskinan
Ia menyatakan bahwa bila data ini benar, tentu menjadi kabar baik karena upaya pemerintah kota berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun, ia juga meragukan validitas data tersebut.
Menurut Imam, penurunan ini tidak sesuai dengan pengamatannya di lapangan. Imam menjelaskan bahwa sebelumnya ada sekitar 130.000 KK yang terdata dengan stiker merah penanda keluarga miskin.
“Kalau sekarang tinggal 76.000, berarti stiker-stiker itu tidak aktif lagi dan harus dicopot. Masalahnya, apa betul mereka sudah tidak miskin? Karena ini jauh dari akal sehat,” katanya, dikutip Nawacitapost.com dari salah satu media visual.
Baca Juga: Insiden Kecelakaan Maut akibat Pengemudi Mabuk, HIPERHU: Jangan Serta Merta Cabut Ijin!
Imam menggarisbawahi bahwa masalah kriteria menjadi salah satu faktor penyebab ketidakakuratan data. “Kriteria kemiskinan yang digunakan pusat itu seringkali dikeluhkan, terutama oleh keluarga miskin. Misalnya, karena punya motor atau rumahnya berkeramik, mereka dianggap tidak miskin, padahal kenyataannya mereka masih kekurangan,” ujar Imam.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa keluarga yang seharusnya masuk kategori miskin justru dihapus dari data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) karena tidak terkonfirmasi saat verifikasi. “Sebanyak 34.000 KK dicoret dari data karena dianggap tidak ada di tempat tinggal mereka, padahal sebagian besar dari mereka memang miskin,” tambahnya.
Imam menyoroti bahwa di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan daya beli masyarakat yang menurun, penurunan angka kemiskinan ini patut dipertanyakan.
“Kami di DPRD sering mendapat keluhan warga yang kesulitan bayar sekolah, tidak bisa nebus ijazah, atau kesulitan mencari pekerjaan akibat banyak PHK. Saat kondisi negatif seperti ini, angka kemiskinan malah menurun. Hitungannya dari mana?” tanyanya.
Menanggapi data yang dirilis, Imam mendorong adanya survei mendalam untuk mengukur kondisi nyata masyarakat Surabaya. Ia juga mengusulkan agar pemerintah kota lebih berani mengubah data jika ternyata hasil survei menunjukkan ketidaksesuaian dengan realita.