NAWACITAPOST.COM – Aksi Cipayung Plus di depan DPRD Surabaya, Senin (15/6/2026), tak sekadar seremonial. Mahasiswa menekan isu ekonomi hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan disorot publik akibat dugaan problem tata kelola dan potensi pemborosan anggaran.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyebut aksi itu sebagai alarm serius bagi pemerintah. “Ini bukan sekadar aksi. Ini sinyal keras bahwa ada kebijakan yang perlu dikoreksi. Mahasiswa membaca situasi dengan jernih,” tegasnya usai menemui massa.
Ia mengklaim DPRD tak akan berhenti di apresiasi simbolik. Seluruh tuntutan, terutama terkait MBG yang menjadi program prioritas nasional dengan anggaran triliunan rupiah, akan dikawal hingga ke pusat. “Kami tidak akan biarkan aspirasi ini berhenti di Surabaya,” ujar Yona.
Mahasiswa menyoroti efektivitas MBG yang di sejumlah daerah mulai dipertanyakan, mulai dari distribusi hingga kualitas pelaksanaan. DPRD Surabaya mengaku siap membuka ruang evaluasi. “Kalau ada temuan di lapangan, harus dibenahi, bukan ditutup-tutupi,” katanya.
Yona juga menegaskan, kritik mahasiswa adalah bagian dari mekanisme kontrol yang sah dalam demokrasi. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap tekanan publik. “Kritik itu bukan ancaman, tapi bahan koreksi agar kebijakan tidak melenceng,” ujarnya.
Terkait pengamanan aksi, DPRD memberi catatan positif terhadap pendekatan humanis aparat. Namun, Yona menekankan bahwa keamanan bukan sekadar soal kondusifitas, tapi juga perlindungan hak menyampaikan pendapat. “Aksi aman itu kewajiban negara,” ucapnya.
Ia menilai kolaborasi mahasiswa, DPRD, dan aparat harus berujung pada hasil konkret, bukan sekadar narasi demokrasi. “Jangan berhenti di dialog. Harus ada output kebijakan yang berubah,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu.
Di tengah dinamika nasional, Yona meminta mahasiswa tetap konsisten mengawal isu publik, terutama program besar seperti MBG yang menyedot anggaran negara. “Jangan kendor. Justru di situ peran mahasiswa diuji,” tandasnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa perbedaan sikap adalah keniscayaan, namun pemerintah wajib responsif. “Demokrasi bukan soal sepakat atau tidak, tapi soal bagaimana suara publik benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” pungkasnya. ***