NAWACITAPOST.COM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menegaskan pentingnya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi dalam penggunaan APBN dan APBD. Menurutnya, efisiensi harus dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Inpres sudah mengatur secara jelas sektor mana yang perlu diefisiensi, termasuk persentase pengurangannya,” ujar Imam Syafi’i saat ditemui pada Kamis (30/1/2024).
Ia menekankan bahwa langkah ini sangat relevan mengingat kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Namun, ia mengingatkan agar pemangkasan anggaran tidak justru menyasar sektor yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Dr. Michael: Pajak Alkes Tinggi, Dokter Kerja ke Luar Negeri, Pasien Berobat ke Malaysia
“Saya rasa instruksi Presiden ini tepat, terutama di saat perekonomian makro juga sedang tidak baik,” katanya.
Imam juga menyoroti bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tetapi juga harus diterapkan di DPRD sendiri. Ia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini, asalkan implementasinya dilakukan dengan bijak.
“Kami setuju dengan efisiensi, tapi jangan sampai yang dipangkas justru hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: IMB di Lahan Sengketa? Wakil Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Klarifikasi
Salah satu aspek yang ia kritisi adalah banyaknya anggaran yang digelontorkan untuk acara seremonial yang digelar oleh Pemkot Surabaya sepanjang tahun lalu. Menurutnya, jika acara tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lebih baik dikurangi atau bahkan ditiadakan.
“Soal banyaknya acara seremonial yang digelar Pemkot, itu memang relatif, tapi tetap harus dievaluasi agar efisiensi anggaran bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Imam juga menyoroti rencana utang Pemkot yang dinilai perlu ditinjau ulang. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih cermat dalam mengambil keputusan terkait pinjaman, terutama dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah ke depan.
Baca Juga: Azhar Kahfi: Penghematan APBN dan APBD Jangan Abaikan Rakyat
“Kalau Presiden saja meminta efisiensi, kenapa Pemkot malah mau berutang? Berutang itu bukan bagian dari efisiensi, apalagi APBD Surabaya tahun 2025 mencapai lebih dari Rp 12 triliun,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Imam juga mengkritisi proyek infrastruktur seperti Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), yang menurutnya lebih menguntungkan pengembang properti ketimbang masyarakat umum.
