Pontianak, NAWACITAPOST.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat laksanakan kegiatan Penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang digelar di Aula Lantai 2 Kanwil Kemenkumham Kalbar pada Rabu (25/1).
Dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Pria Wibawa yang turut didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ika Yusanti; serta Kepala Divisi Keimigrasian, Tato Juliadin Hidayawan serta para Kepala UPT se-Kota Pontianak diantaranya Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak, Julianto Budhi Prasetyono; Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, R. Tarbiati; Kepala LPKA Kelas II Sungai Raya, Ruspriyatno; Kepala Rupbasan Kelas I Pontianak, Chairul Anwar; Kepala Rutan Kelas IIA Pontianak, Raja Muhammad Ismael Nonadiansyah; Kepala Bapas Kelas I Pontianak, Akhmad Heru Setiawan; Kepala Kanim Kelas I Pontianak, Iwan Irawan; serta Kepala Rudenim Pontianak, Ben Yuda Karubaba.
“Esensi pembangunan Zona Integritas itu sendiri adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas ini dilaksanakan untuk menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh dan siap melaksanakan pembangunan zona integritas. Jangan sampai kegiatan ini hanya sekedar seremonial saja tanpa aksi yang nyata, tetapi kita harus benar-benar mewujudkan Zona Integritas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat” ungkap Pria dalam sambutannya membuka kegiatan.
Dikatakan juga oleh Pria bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas ini juga merupakan salah satu indikator dalam penilaian indeks reformasi birokrasi. Yang mana sejalan dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 yaitu target Indeks Reformasi Birokrasi mencapai nilai 87. Dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM bisa diusulkan untuk kenaikan tunjangan kinerja pegawai menjadi full 100%.
-
Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas ini dilakukan oleh Kakanwil beserta para Kepala Divisi yang juga berisi 7 poin Pakta Integritas serta Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kanwil Kemenkumham Kalbar.
Setelah itu dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kinerja antara para Kepala Divisi serta Kepala UPT dengan Kakanwil. Penandatanganan perjanjian kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas. Perjanjian Kinerja adalah awal dari bagian pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang akan di evaluasi disetiap periode, sekaligus mewujudkan komitmen bersama antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu.
