Komisi B: Gaji Direksi PD Pasar Surya Lebih Besar dari Dividen yang Disetor

NAWACITAPOST.COM – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menyoroti kinerja PD Pasar Surya dalam wawancara yang dilakukan di Kantor Dewan Surabaya, Senin (21/10/2024).

Dalam paparan tersebut, Baktiono mengkritik rendahnya dividen yang disetor perusahaan kepada Pemerintah Kota dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh direksi.

"Saya pernah tanyakan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, berapa sebenarnya take home pay direktur PD Pasar Surya. Ternyata lebih besar take home pay-nya dibandingkan dividen yang disetor," ujar Baktiono.

Baca Juga: BPR SAU Fokus Inovasi Digital dan Program Payroll untuk Percepat Pertumbuhan

Ia menilai hal tersebut tidak mencerminkan pengelolaan yang baik dan menyayangkan jika posisi direktur PD Pasar Surya hanya diisi oleh seseorang yang berperan sebagai administratur pencatat, bukan pengelola yang memiliki jiwa wirausaha.

“Kalau hanya sekadar pencatat administrasi, cukup anak-anak SMA. Posisi direktur ini harus diisi oleh orang yang punya jiwa entrepreneurship,” tegas Baktiono.

Perlu Perbaikan Sistem dan Pemilihan Direksi yang Tepat

Baktiono mengingatkan pentingnya seleksi yang lebih ketat dalam memilih pimpinan PD Pasar Surya. Menurutnya, sistem rekrutmen yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih profesional dan tidak didasarkan pada kedekatan atau hubungan personal.

Baca Juga: Sedekah Bumi Babatan: Gotong Royong Warga dan Rencana Infrastruktur Surabaya Selatan

"Sistem rekrutmennya harus diubah, tidak boleh berdasarkan like and dislike. Bukan asal tunjuk teman atau kerabat dekat. Jika perlu, kita buatkan peraturan daerah agar bisa sesuai dengan cita-cita kita bersama," jelasnya.

Baktiono juga menyarankan untuk mencontoh sistem pengelolaan pasar di masa kepemimpinan Wali Kota Bambang DH, di mana beberapa pasar, seperti Pasar Wonokromo dan Pasar Tambak Rejo, dikelola dengan sistem Build Operate Transfer (BOT).

"Pasar-pasar tersebut dibangun tanpa menggunakan APBD, namun tetap bisa mengakomodasi pedagang lama. Ini merupakan contoh bagaimana kota bisa dibangun tanpa mengandalkan dana pemerintah, melainkan melibatkan pihak swasta,” tambahnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya: Debat Publik Hanya Monolog, Tak Menarik!

Solusi BOT untuk Meningkatkan Kinerja Pasar