Jangan berhenti pada kalimat bahwa Dinsos sudah menurunkan tim verifikasi.
Pertanyaan publik justru harus diarahkan lebih jauh:
Mengapa sampai muncul 3.283 keluhan?
Berapa yang akhirnya terbukti salah?
Berapa warga yang kehilangan atau tertunda mendapatkan bantuan?
Berapa lama proses koreksi berlangsung?
Berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang?
Dan yang paling penting:
Siapa yang bertanggung jawab ketika kesalahan data membuat warga kehilangan hak atas bantuan atau layanan sosial?
Sebab setiap kesalahan administrasi negara pada akhirnya bisa memiliki konsekuensi nyata bagi masyarakat.
Ketika seorang warga yang semestinya masuk kelompok penerima bantuan justru ditempatkan pada desil yang tidak sesuai, konsekuensinya bukan sekadar salah angka di komputer.
Bisa berarti hilangnya akses terhadap bantuan yang sangat dibutuhkan.
Jangan Balik Kesalahan kepada Warga
Pemerintah tentu berhak memperbaiki data. Verifikasi lapangan juga merupakan langkah yang diperlukan.
Namun jangan sampai proses tersebut membuat persoalan seolah selesai hanya karena tim verifikasi sudah turun ke lapangan.
Justru 3.283 keluhan harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan.
