Tetapi muncul persoalan psikologis yang jauh lebih sederhana:
- pengurus kampung takut salah.
- Takut dianggap melakukan pungutan.
- Takut ada warga yang mengadu.
- Takut kebijakan yang sebenarnya dimaksudkan untuk menertibkan pungutan justru menyeret kegiatan sosial yang selama puluhan tahun menjadi tradisi kampung.
Padahal 17 Agustus sejak dulu bukan milik Pemkot.
- 17 Agustus adalah milik rakyat.
- Warga patungan.
- Pemuda bekerja.
- RT mengorganisasi.
- RW mengoordinasi.
- Ibu-ibu menyiapkan konsumsi.
- Anak-anak mengikuti lomba.
Tidak ada pemerintah kota yang harus menjadi panitia utama setiap kali kampung memperingati kemerdekaan.
Itulah gotong royong.
Kalau masyarakat sudah takut bergerak, lalu siapa yang sebenarnya sedang kita merdekakan?
Dulu Kampung Menghidupkan Pemerintah, Kini Pemerintah Sibuk Menghidupkan Kampung
Inilah ironi yang harus dibicarakan pada HUT RI ke-81.
Surabaya dulu dikenal karena kekuatan kampungnya.
Kampung menjadi laboratorium sosial.
Kampung menjadi tempat tumbuhnya solidaritas.
Kampung melahirkan kader.
Kampung menjadi tempat warga menyelesaikan masalah bersama.
Kampung bukan sekadar objek pembangunan.
Kampung adalah subjek pembangunan.
Tetapi kini muncul kecenderungan semua harus diberi label program.
Kampung Madani.
