SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Nakhoda baru sudah resmi memimpin BAZNAS Jawa Timur. Namun, menurut sorotan MAKI Jatim, satu persoalan lama belum ikut berganti: laman laporan keuangan di website resmi BAZNAS Jatim disebut masih sulit diakses alias error.
Mohammad Ghofirin resmi menjadi Ketua BAZNAS Jatim periode 2026–2031 menggantikan Ali Maschan Moesa. Pelantikan kepengurusan baru dilakukan Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, 9 Agustus 2026.
Pergantian kepemimpinan tersebut semestinya menjadi momentum memperkuat tata kelola, transparansi dan kepercayaan publik. Terlebih, BAZNAS mengelola zakat, infak dan sedekah yang berasal dari masyarakat.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menilai persoalan akses laporan keuangan tidak boleh dianggap sebagai perkara teknis website semata.
“Saya sudah pernah mengkritik keras bagaimana laman laporan keuangan pada Website resmi Baznas Jatim tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan terkesan selalu error pada periode sebelumnya ketika Ketua Baznas Jatim dijabat oleh Prof Ali Maschan Moesa,” jelas Heru.
Ketua Berganti, “Pintu” Transparansi Dipertanyakan
Heru mempertanyakan mengapa setelah kepengurusan berganti, persoalan pada laman laporan keuangan yang disorot sebelumnya menurut MAKI masih belum teratasi.
Padahal, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat. BAZNAS sendiri menyatakan kepemimpinan periode 2026–2031 membawa agenda penguatan pengelolaan ZIS, digitalisasi layanan serta program pemberdayaan masyarakat.
“Seakan seperti gayung bersambut, saat ini Ketua BAZNAS Jatim baru periode 2026–2031 yaitu Gus Ghofirin, ternyata pada laman laporan keuangan website resmi BAZNAS Jatim tetap error,” ujar Heru.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana informasi keuangan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat yang mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS.
Soroti Kualitas Program
MAKI Jatim juga menyoroti kualitas sejumlah program pemberdayaan BAZNAS. Heru mencontohkan bantuan ternak yang menurutnya perlu dibarengi dokumen kesehatan hewan dan pendampingan teknis dari instansi terkait.
“Dari awal, kalau melihat programnya sudah luar biasa, tetapi kadang tidak memperhatikan sisi kualitas,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan potensi tumpang tindih penerima bantuan apabila penerima program BAZNAS telah tercatat sebagai penerima program bantuan sosial lainnya. Menurutnya, verifikasi dan pemutakhiran data penerima perlu diperkuat agar bantuan tepat sasaran.
MAKI Siapkan Surat hingga BPK dan BPKP
MAKI Jatim menyatakan akan menyurati BAZNAS Jatim untuk meminta penjelasan terkait akses laporan keuangan pada website resmi.
Tak berhenti di situ, Heru mengatakan pihaknya juga berencana berkirim surat kepada BPK dan BPKP Jawa Timur untuk mendorong pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BAZNAS Jatim.
