Yang sedang diperdagangkan adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dishub boleh menertibkan jukir liar.
Dishub boleh menghapus karcis dan beralih ke sistem digital.
Dishub boleh memberhentikan ratusan petugas yang tidak tertib administrasi.
Tetapi ada satu “parkir liar” yang jauh lebih berbahaya bila benar terjadi: orang-orang yang memarkir kepentingan pribadi di atas nama dan kewibawaan pemerintah.
Dan kalau benar kursi kerja bisa ditawarkan Rp20 juta, publik berhak bertanya:
Apakah birokrasi benar-benar sudah bersih dari praktik jual-beli akses, atau hanya papan namanya yang dibuat lebih rapi? ***
