Pemerintahan yang sehat memerlukan ketegasan, tetapi juga membutuhkan keteladanan dalam menghormati prosedur. Menindak pelanggaran adalah kewajiban. Namun menjaga marwah birokrasi juga merupakan tanggung jawab seorang pemimpin.
Kasus dugaan pungli di SWK Tambak Wedi seharusnya menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan internal, bukan sekadar memperlihatkan kemarahan di depan kamera. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai siapa yang dimarahi, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin memperlakukan bawahannya ketika menjalankan kewenangan yang dimilikinya. ***
