Minggu, 19 Juli 2026

Dyah Katarina: Pos PAUD Terpadu sedang 'Diuji'

Photo Author
Nawi., Nawacita Post
- Sabtu, 20 Januari 2024 | 00:30 WIB
Anggota Komisi D DPRD Surabaya di hadapan bunda-bunda PAUD se kecamatan Wonokromo, Jumat (19/1/2024) (Nawi)
Anggota Komisi D DPRD Surabaya di hadapan bunda-bunda PAUD se kecamatan Wonokromo, Jumat (19/1/2024) (Nawi)

NAWACITAPOST.COM - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dyah Katarina, mengungkapkan bahwa saat ini Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu sedang menghadapi ujian. Pernyataan ini disampaikan kepada ratusan Bunda PAUD dalam acara reses jaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Wonokromo, Jumat (19/1/2024).

Dyah Katarina mengungkapkan bahwa, Pos PAUD Terpadu (PPT) adalah satu-satunya jenis pos PAUD yang ada di Indonesia.

"Berkali-kali saya di Komisi D meminta agar Pos PAUD Terpadu langsung dinaungi DP3A karena di sana ada bidang PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang menjadi sarana pembelajaran dan konseling untuk para orang tua di Surabaya," ujar Penggagas Pos PAUD Terpadu.

Baca Juga: Reses Dyah Katarina: Warga Putat Gede Timur butuh Penambahan Sekolah Negri

Terbentuknya PPT menurut Dyah adalah berawal dari dirinya yang dipercaya menjadi ketua TP-PKK kota Surabaya. "Seharusnya orang tua yang punya kewajiban mendidik dan melakukan pengawasan terhadap anak-anak di usia emasnya, yakni usia 1-3 tahun.

Namun, banyak orang tua yang tidak bisa melakukannya sehingga harus ada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap RW," ungkap Dyah istri Wali kota Surabaya periode 2002-2009, Bambang Dwi Hartono.

PPT sendiri adalah bagian dari PKK, karena PKK tidak punya anggaran, maka harus nebeng Dinas. "Kita yang bikin acara, Dinas yang membiayai," ujar Dyah.

Baca Juga: Protes DPRD Terus Mengalir terkait Penempelan Pamflet Restribusi di Alun-alun Surobyo

Ada tiga dinas yang menaungi PKK, diantaranya Dinas Kesehatan yang backup Posyandu, Dinas Pendidikan yang menaungi PAUD, sedangkan DP3AK untuk mendidik para orang tua anak usia dini.

Dyah menyampaikan keprihatinannya terkait keberadaan Pos PAUD Terpadu yang semakin hari semakin sulit mencari Bunda karena persyaratan akreditasi dan latar belakang pendidikan S1.

"Sebagai ibu yang melahirkan Pos PAUD Terpadu, saya merasa harus mencari solusi agar Pos PAUD Terpadu tetap eksis," ungkapnya.

Baca Juga: Ketua Komisi B DPRD Surabaya Protes: Pamflet Retribusi Pemotretan di Alun-alun Tidak Sesuai Hasil Pembahasan

Apalagi, masih kata Dyah, saat ini keberadaan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang sedikit banyak menimbulkan rasa cemburu dari bunda-bunda PAUD.

"Kita ini dibidang sosial, kecemburuan bisa saja muncul dan itu sangat logis. Apalagi ketika Pak Wali tiba-tiba menciptakan KSH dan langsung diberikan insentif," kata Dyah.

Halaman:

Editor: Nawi.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini