NAWACITAPOST.COM - Sebanyak 50 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memilih mengundurkan diri dari seleksi lelang jabatan kepala dinas setelah melewati serangkaian tes dan uji gagasan visi-misi.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, menilai ada dua faktor utama yang menyebabkan mundurnya para peserta. Pertama, standar seleksi yang ketat, dan kedua, kurangnya rasa percaya diri di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
"Menurut saya, mereka yang sudah memberikan inovasi patut diapresiasi. Namun, ada persoalan di sini, yaitu banyak ASN yang merasa kurang percaya diri untuk bersaing atau merasa terbebani dengan standar pengalaman yang ditetapkan," ungkap Kahfi.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Dimatangkan, DPRD Surabaya Usulkan Pendidikan Berbasis Asrama
Politisi dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa meskipun para peserta tidak lolos sebagai kepala dinas, mereka tetap memiliki peran dalam proses pembangunan di Surabaya.
"Para peserta yang mundur itu telah menyumbangkan gagasan dan inovasi. Kepala dinas yang terpilih nantinya harus tetap merangkul mereka dalam timnya agar ide-ide yang telah disampaikan bisa tetap bermanfaat untuk Surabaya," ujarnya.
Kahfi juga mengkritisi pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi yang menyebut bahwa seorang kepala dinas harus memiliki pengalaman di bidang yang sama. Menurutnya, pengalaman memang penting, tetapi harus disertai dengan indikator keberhasilan yang jelas.
Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Sanksi Tegas Perusahaan Lalai Bayar THR
"Kalau pengalaman menjadi syarat utama, maka harus ada ukuran keberhasilannya. Misalnya, dalam 100 hari kerja, apa target yang harus dicapai? Jika tidak mampu, apa konsekuensinya? Jangan sampai standar pengalaman ini justru menghambat munculnya pemimpin-pemimpin baru yang inovatif," tegasnya.
Selain itu, Kahfi juga menyinggung budaya birokrasi di lingkungan ASN, di mana senioritas dan etika kerja masih menjadi pertimbangan besar dalam kompetisi jabatan.
"Kita berharap ke depan, kompetisi seperti ini lebih sehat. Di mana junior yang punya inovasi tetap diberi ruang dan tidak dianggap sebagai ancaman bagi seniornya," pungkasnya.
Baca Juga: Masalah Surat Ijo Kembali Mencuat, DPRD Surabaya Dorong Regulasi yang Jelas
Terpisah, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa seleksi ini dirancang dengan standar tinggi agar kepala dinas yang terpilih benar-benar memahami dan mampu mengelola seluruh aspek organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, setelah menjalani tahapan awal, banyak peserta merasa belum siap dan memutuskan mundur.
