Firli menyebut, Kelima provinsi tersebut yakni, Bali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, kerja keras para menteri pengarah aksi nasional pencegahan nasional, pemberantasan korupsi, strategi nasional pencegahan korupsi dengan bimbingan para menteri pengarah ada lima provinsi yang mencapai nilai tertinggi," kata Firli saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar secara virtual lewat akun Youtube KPK, Rabu (26/8/2020).
Baca Juga : Kementerian Keuangan Tak Pernah Cetak Uang Rp75.000
Adapun, provinsi terbaik yang dinilai KPK aktif menjalankan program stranas PK yaitu Bali dengan angka 75 persen. Kemudian Jawa Barat 71,88 persen, disusul Kepulauan Riau 71,88 persen. Selanjutnya DKI Jakarta 66,67 persen, san terakhir NTT 62,50 persen.Firli juga membeberkan lima kementerian serta lembaga yang mendapatkan nilai terbaik dalam program stranas PK. Kelima kementerian atau lembaga itu yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian PUPR, dan Kemenko Polhukam.
"BPJS Kesehatan dengan angka 93,74. Kedua BIG 83,95. Ketiga, Kementerian Desa PDTT 77,79. Keempat, Kementerian PUPR 73,44. Terakhir, Kemenkopolhukam 70,85," pungkasnya.
