NAWACITAPOST.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR). Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, sosial hingga kependudukan.
Integrasi data tersebut diharapkan membantu pemerintah menyusun kebijakan dan menjalankan program berdasarkan kondisi nyata masyarakat, bukan sekadar perkiraan.
SADA JABAR yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat menggabungkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data pembangunan Jawa Barat. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi masyarakat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan transformasi digital menjadi penting karena pemerintah harus mengetahui persoalan masyarakat secara nyata agar dapat memberikan solusi yang tepat.
Menurut Herman, data pemerintah harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara detail hingga tingkat individu dan alamat.
“Untuk kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” kata Herman saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Ia menjelaskan, data yang detail akan membuat pemerintah lebih mudah menentukan bentuk intervensi sesuai kebutuhan masing-masing warga.
Herman mengibaratkan penggunaan data tersebut seperti seorang dokter yang harus mengetahui penyakit pasien secara tepat sebelum menentukan obat dan dosis.
“Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman,” ujarnya.
Data Diterjemahkan Menjadi Aksi
Menurut Herman, data yang telah terintegrasi tidak boleh berhenti sebagai informasi. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang mampu mengubah kondisi masyarakat.
Salah satu sasaran yang ingin dicapai Pemprov Jabar adalah mewujudkan Jawa Barat bebas anak tidak sekolah.
“Kalau rata-rata anak sekolah naik, indeks pendidikan naik, IPM pasti naik,” kata Herman.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga akan mendorong penurunan angka kematian ibu dan bayi serta kasus tuberkulosis (TBC). Sementara persoalan pengangguran dan kemiskinan juga menjadi sasaran penanganan.
“Itu yang akan kita hajar di sini dengan pembangunan. Tetapi kudu gancang, murah, mudah, baik, aman,” tegasnya.