NAWACITAPOST.COM — PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara resmi menggaransi perlindungan dan bantuan hukum penuh bagi masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN (37).
Langkah tegas ini diambil usai Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan sang masinis sebagai tersangka dalam tragedi benturan hebat antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line KA 5568A di Stasiun Bekasi Timur.
Langkah korporasi tersebut menjadi sorotan utama di tengah bergulirnya proses hukum atas insiden kelam yang terjadi pada 27 April 2026 lalu.
Manajemen KAI menegaskan bahwa penyediaan advokasi hukum merupakan kewajiban moral dan institusional bagi setiap insan kereta api yang sedang berhadapan dengan proses hukum.
Dalam keterangan resminya, BUMN transportasi rel tersebut membeberkan tiga pilar utama pendampingan hukum yang disiapkan secara intensif untuk AN.
Upaya komprehensif tersebut mencakup pemberian bantuan hukum secara menyeluruh, pendampingan melekat di setiap tahapan penyidikan hingga persidangan, serta penyampaian transparansi informasi secara berkala mengenai perkembangan proses yang sedang dijalani pegawai bersangkutan.
Langkah advokasi ini dipastikan berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam menghormati jalannya penegakan hukum di Tanah Air.
“KAI menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati kewenangan institusi yang menangani proses hukum. Seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis KAI dalam keterangan resminya, Rabu (30/9/2026).
KAI juga menegaskan sikap kooperatif sejak detik awal tragedi tersebut terjadi.
Pihaknya terus membuka pintu kolaborasi secara penuh, baik terhadap investigasi teknis keselamatan yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) maupun penyidikan yuridis oleh jajaran Polda Metro Jaya.
“Sejak awal penanganan insiden, perusahaan mendukung proses yang dilakukan pihak berwenang, baik investigasi keselamatan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) maupun proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya,” lanjut keterangan resmi tersebut.
Sikap KAI ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa proses pidana yang menimpa AN sepenuhnya merupakan domain absolut dari pihak kepolisian dan aparat penegak hukum.
“Saya rasa itu adalah domainnya kepolisian atau aparat penegak hukum. Jadi, kami tentunya akan selalu mengikuti atau menaati proses hukum yang berjalan,” ujar Dudy saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menhub menuturkan bahwa penanganan perkara telah berada di jalur yang tepat sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing lembaga.
“Karena ini sudah masuk ke dalam ranahnya masing-masing, jadi kami serahkan kepada masing-masing pihak,” imbuhnya.
Baca Juga: Mengenang Sang Legenda Seni, Yasonna Laoly Antarkan Guruh Soekarnoputra ke Peristirahatan Terakhir
Dudy menambahkan, Kementerian Perhubungan bersama operator akan menjalankan seluruh rekomendasi yang bakal dikeluarkan oleh KNKT guna pembenahan sistem keselamatan perkeretaapian nasional di masa mendatang.
“Apa yang menjadi rekomendasi KNKT tentu akan dijalankan ya. Baik dari kementerian maupun dari operator dalam hal ini KAI. Jadi apa yang menjadi masukan yang menjadi kesimpulan itu harus kami jalankan,” jelasnya.
Terkait dengan pendampingan hukum bagi tersangka, Menhub membenarkan bahwa hal tersebut memang menjadi tanggung jawab penuh PT KAI sebagai institusi naungan pegawai.
“Kalau pendampingan hukum kan karena yang bersangkutan adalah pegawai KAI tentunya KAI yang akan melakukan pendampingan,” tuturnya.
Sebelumnya, penetapan status tersangka terhadap AN diumumkan Polda Metro Jaya berdasarkan temuan komprehensif dari instrumen perekam data perjalanan kereta atau data logger.
Hasil analisis mendalam menunjukkan adanya persoalan krusial terkait kalkulasi pengereman darurat sebelum dua rangkaian besi baja tersebut bertabrakan di kawasan Stasiun Bekasi Timur.
Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Anom Danujaya mengungkapkan bahwa masinis sebenarnya telah berupaya menghentikan laju kereta, namun momentum eksekusinya dinilai berada dalam interval jarak yang sangat kritis.
“Jadi, ini dari analisa data, kita kembali ya, kembali ke analisa data logger bahwa masinis melakukan tindakan emergency brakes ya, dilakukan dengan jarak 263 meter dari titik tumburan,” ujar Dewa usai konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (29/9/2026).
Menurut penjelasan Dewa, jarak 263 meter tersebut dinilai terlalu rapat untuk meredam laju momentum kereta berkecepatan tinggi, sehingga tabrakan tak elakkan lagi.
“Jadi, dari masinis juga tetap melakukan (emergency brake), namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut,” tukasnya.
Selain dinilai terlambat menarik tuas rem darurat, penyidik juga menilai terdapat indikasi keraguan dalam pengambilan keputusan krusial di saat-saat genting sebelum benturan terjadi.
Saat ini, AN masih terus menjalani pemeriksaan intensif dengan status sebagai tersangka, namun pihak kepolisian belum melakukan tindakan penahanan fisik terhadap yang bersangkutan.