Nganjuk Hebat, Kita Semua Bangga Nganjuk!! Surat Cinta Untuk PJ Bupati dan jajarannya di HUT Nganjuk 1087!!

NAWACITAPOST.COM - Perjalanan pemerintah daerah sejak otonomi daerah memang mengalami kemajuan yang signifikan. Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri menjadi tonggak bangkitnya para aparatur daerah untuk memacu pembangunan dengan maksimal dan maju, termasuk Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Kunci keberhasilan pembangunan Nganjuk sangat dipengaruhi oleh keberanian, kemauan dan integritas pimpinan dalam hal ini Bupati. Walau terjadi OTT KPK 2 kali yang membuat wajah Nganjuk sangat tidak menarik, pelan tapi pasti pembangunan di Nganjuk terus berjalan dengan baik. Kita semua yang cinta Nganjuk pasti ingin Nganjuk maju, maka di HUT Kabupaten Nganjuk ke 1087 Tahun 2024, kami ingin menyampaikan catatan Untuk Nganjuk Lebih Maju.

Baca Juga: Mengenal HM Basori Mulai dari Jadi Pengurus NU, Pengalaman Hingga Karir Politik

1. Bupati pasti membuat RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi calon Bupati terpilih. RPJMD selama ini di buat oleh konsultan atau perguruan tinggi, sebagaimana pedoman yang diamanatkan oleh Kemendagri, namun realitanya RPJMD yang di buat tidak menyentuh problematika masyarakat. Maka dalam pembuatan RPJMD harus benar benar memasukkan problematika utama daerah yang harus disikapi.

2. Bupati adalah Manejer, maka harus memiliki sikap dan tindakan yang tegas dan berani untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang membutuhkan penanganan masyarakat yang serius.

3. Kekuasaan anggaran daerah berada di tangan Bupati walau pembahasannya bersama dengan DPRD, maka Bupati harus tau belanja dan Pendapatan APBD secara detail agar tidak tipu dan dibohongi anak buah.

Baca Juga: Apa Kabar PMII Hari Ini ???

4. Bupati harus berani melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah belanja yang rawan mark up dan diatur oleh OPD, mulai makan minum, ATK, perjalanan dinas dan sejumlah pemeliharaan gedung dan Mobil. Karena anggaran tersebut yang sampai sekarang masing berpotensi di mark up.

5. Sejumlah pungli yang dilakukan oleh dinas pada penyedia jasa yang jumlahnya sangat besar terutama di PU, tindakan tersebut sangat membebani pengusaha yang bebannya semakin berat.

6. Pabrik dan toko modern Alfamart dan Indomaret sudah menjamur bahkan merusak pemasaran toko tradisional. Bagaimana komitmen pemerintah membela rakyat kecil. Sinyalemen permainan ijin dan pungli dalam proses ijin sangat terasa. Bagaimana bupati menyikapi hal tersebut.

Baca Juga: Ingin Jadi Bupati Nganjuk, Ini 5 Poin yang Harus Diselesaikan Setelah Terpilih di Pilkada

7. Adanya pengusaha tambang galian C yang terus beroperasi walau tidak taat membayar pajak dibiarkan. Ada apa dengan semua itu? Tambang galian jelas sudah merusak lingkungan bahkan infrastruktur jalan. Sehubungan dengan hal tersebut Bapenda dan dinas terkait harus menertibkan bahkan menutup tambang yang tidak memiliki kesadaran membayar pajak dan retribusi. Apa yang dilakukan pengusaha tambang adalah tindakan melawan hukum dan deliknya bukan delik aduan, maka aparat penegak hukum harus segera menindak dengan tegas. Solusi cerdas agar pajak dan retribusi tambang galian C tidak menguap, maka sebelum ijin tambang diberikan, dinas harus meminta pengusaha untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar sesuai dengan amanat UU atau self assesment system. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan cara menghitung awal pajak di awal pasti mereka akan membayar dan pajak tidak menguap. Satpol PP sebagai dinas yang bertanggungjawab penegak perda seperti tidak berdaya padahal aparat dan anggaran operasional sudah disiapkan. Maka kepada saudara Bupati harus segera melakukan tindakan tegas.

8. Integritas ASN perlu di upgrade, etos kerja dan integritas mengabdi para ASN yang semakin lemah begitu nampak di mana-mana. Pejabat di gaji mahal tugasnya berat dan pasti ada resiko, jika pejabat takut resiko seharusnya jangan ambil tunjangan jabatan atau mundur. Rakyat bayar pajak untuk membuat kesejahteraan ASN dan pejabat hidup tenang karena penghasilan besar. Jika integritas pejabat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat rendah maka rakyatlah yang rugi. Manajemen Bathi (untung) masih mewarnai sejumlah layanan di Pemkab Nganjuk.

Baca Juga: Sembilan Nama Muncul di Bursa Pilbup Nganjuk, Budayawan Buka Suara