OPINI REDAKSI NAWACITAPOST

Nama Eri Cahyadi mulai sulit dilepaskan dari pembicaraan tentang peta politik Jawa Timur masa depan.

Bukan tanpa alasan. Eri kini memasuki periode kedua sebagai Wali Kota Surabaya untuk masa jabatan 2025-2030. Ia lahir di Surabaya pada 27 Mei 1977 dan pada Agustus 2026 berusia 49 tahun. Secara usia, pengalaman pemerintahan, dan modal elektoral, ia berada pada fase yang sangat strategis untuk membangun karier politik di level provinsi.

Namun ada satu koreksi penting terhadap narasi yang berkembang. Jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan. Pemilu lokal yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, wali kota, serta DPRD diselenggarakan dua tahun setelah Pemilu Nasional 2029. Artinya, kontestasi gubernur berikutnya secara desain hukum saat ini lebih mengarah ke sekitar 2031, bukan 2029. Jadwal itu tentu masih mungkin mengalami perubahan melalui pembentuk undang-undang.

Tetapi secara politik, menyebut "pertarungan Jatim 1" sejak sekarang bukanlah sesuatu yang terlalu dini.

Justru pertarungan politik besar sering kali dimulai jauh sebelum baliho dan deklarasi bermunculan.

Modal terbesar Eri: Surabaya

Eri memiliki satu modal yang tidak bisa dibeli hanya dengan uang politik: rekam jejak sebagai kepala daerah di kota terbesar di Jawa Timur.

Pada Pilkada Surabaya 2020, Eri Cahyadi-Armuji meraih 597.540 suara atau 56,94 persen suara sah. Empat tahun kemudian, ketika maju kembali sebagai pasangan calon tunggal, Eri-Armuji memperoleh 980.380 suara atau 81,38 persen suara sah.

Angka 81,38 persen itu memang tidak bisa dibaca mentah sebagai elektabilitas pribadi Eri. Kontestasi 2024 berlangsung dengan satu pasangan calon melawan kotak kosong. Tetapi angka tersebut tetap menunjukkan bahwa Eri memiliki basis elektoral yang sangat kuat di Surabaya.

Lebih menarik lagi, pada Pilwali 2024 Eri-Armuji didukung 18 partai politik. Koalisi tersebut bahkan mencakup partai-partai dengan spektrum politik yang sangat beragam.

Di sinilah letak kekuatan politik Eri.

Ia bukan sekadar wali kota yang memenangkan pemilihan. Ia telah membuktikan kemampuan membangun komunikasi lintas partai.

Pertanyaannya: bisakah formula Surabaya itu dibawa ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur?

Inilah ujian sesungguhnya.

PDIP adalah kendaraan, tetapi bukan tiket otomatis

Eri merupakan kader PDI Perjuangan. Ini jelas menjadi modal penting.