Baca Juga : Kalah Telak di Aceh dan Sumatera Barat Saat Pilpres, Jokowi Tetap Laksanakan Sila Kelima dari Pancasila
Namun dalam implementasinya di tingkat daerah ada saja yang tidak tepat sasaran atau malah disalahgunaan oleh oknum-oknum pemerintah di daerah.
Misalnya, dalam konteks covid ini. Masyarakat yang berobat ke puskemas atau rumah sakit. Bisa saja divonis sebagi pasien covid 19.
Seperti disampaikan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Serambi Mekkah Cut Intan dalam orasinya di Kantor DPR Aceh, Selasa 08 September 2020.
Bahkan, ditambahkan Cut Intan, ada oknum pemerintah yang memanfaatkan covid 19 sebagai mata pencahariannya. Jadi oknum itu menyatakan kepada warga yang berpenyakit apapun selalu penyakitnya covid. Hal ini berbahaya dan perlu di tindaklanjuti.
Itu dari oknum pemerintah. Sedangkan DPR Aceh, ujar Intan terkesan tidak peduli. Wakil rakyat ini bungkam terhadap kebijakan dan manuver politik pemerintah daerah.
Lebih parahnya covid ini banyak merengut mata pencaharian masyarakat. Aneh dan ironisnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah itu tidak pro rakyat, tandas gadis berkacamata ini menjelaskan.
Kebijakan yang kontraproduktif ini. Sekolah ditutup, namun tempat–tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan beberapa tempat lainnya termasuk bandara berfungsi secara normal, jelas Cut Intan dengan geram.
Aceh saat ini, kebanyakan orang pintar, sedangkan orang jujur kurang. Sehingga aksi di tempat wakil rakyat Aceh ini. selain tidak membawa kepentingan dan agenda manapun, selain kepentingan rakyat. Dan juga ingin mengetuk dan menyadarkan dan mengingatkan kepada para pemangku kepentingan bahwa kita harus jujur dan terbuka apa adanya. Tidak boleh membodohi dan memanfaatkan rakyat, pintanya.
Memang saat ini banyak kebijakan yang di sampaikan pemerintah pusat khususnya dari Presiden Jokowi. Turun ke bawahnya, pemerintah daerah (baca : tidak semua daerah) selalu tidak utuh. Dan biasanya hal ini dimanfaatkan para oknum pemerintah.
Memang keseriusan Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Banyak di ganggu dari kelompok-kelompok barisan sakit hati. Sepertinya, mereka tidak lagi menyasar langsung ke Jokowi (pemerintah pusat), tetapi menyerang lewat pinggiran, dalam hal ini pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan kelompok-kelompok itu. Sehingga kepentingan pemerintah daerah dan kelompok yang selalu mengganggu itu ingin program pemerintahan Jokowi gagal.
