Sebab, ketika uang yang digunakan berasal dari APBD, pertanggungjawabannya tidak cukup hanya selesai di atas kertas.
Banpol Naik, Ukuran Manfaat Jangan Ikut Menghilang
Kenaikan dari Rp12.000 menjadi Rp20.000 per suara berarti pemerintah menambah sekitar Rp8.000 untuk setiap suara sah. Secara persentase, kenaikannya mencapai 66,7 persen.
Ironisnya, kenaikan tersebut terjadi ketika Pemkot Surabaya sendiri masih menghadapi berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Pemerintah kota juga terus melakukan penyesuaian dan pergeseran APBD 2026 untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar. Dokumen APBD 2026 bahkan telah beberapa kali mengalami perubahan penjabaran sepanjang tahun.
Pemkot Surabaya pada Juli 2026 juga melaporkan SiLPA APBD 2025 sebesar Rp516,896 miliar, dengan realisasi pendapatan daerah 2025 Rp10,63 triliun dan belanja Rp10,55 triliun. Artinya, persoalannya bukan semata-mata ada atau tidak ada uang. Persoalannya adalah prioritas dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Rakyat Surabaya membayar pajak, retribusi, dan berbagai pungutan daerah. Dari uang yang terkumpul itu, sebagian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk membiayai partai politik.
Maka wajar jika muncul pertanyaan sederhana:
Kalau partai mendapatkan hampir Rp29 miliar dari APBD dalam setahun, rakyat Surabaya mendapatkan apa sebagai imbal balik demokrasi tersebut?
Jangan sampai pendidikan politik hanya berubah menjadi kegiatan seremonial, sementara masyarakat tetap tidak tahu ke mana uang APBD mengalir. Karena demokrasi bukan hanya soal partai menerima uang rakyat.
Demokrasi juga seharusnya membuat rakyat tahu, rakyat terlibat, dan rakyat merasakan manfaatnya. Kalau Rp28,9 miliar disebut sebagai investasi pendidikan politik, maka publik layak menagih hasil investasinya.
Bukan sekadar laporan pertanggungjawaban, tetapi bukti bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan politik yang nyata.
Penulis : Nawi
