NAWACITAPOST.COM — Dinamika politik nasional kembali memanas setelah seluruh fraksi partai politik yang bermarkas di Senayan menunjukkan kesepakatan bulat.
Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna mengusut tuntas polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berkas pengajuan yang berpotensi menjadi awal dari proses konstitusional pemakzulan tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan DPR dalam rapat resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Singgung Tradisi Keluarga Jokowi, Budianto Tarigan Sebut Isu Gibran Mundur sebagai Ayunan Politik
Puncak eskalasi politik ini dipicu oleh terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menguji surat keterangan penyetaraan ijazah tingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran.
Putusan hukum tersebut dinilai oleh para pengusul sebagai fondasi krusial untuk mempertanyakan legalitas serta pemenuhan syarat administratif pencalonan Gibran saat maju pada pemilihan presiden lalu.
Suasana Rapat Paripurna bergerak dramatis ketika pimpinan sidang secara terbuka memberikan panggung bagi tiap perwakilan partai politik untuk menyerahkan dokumen usulan secara bergantian.
“Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja,” ucap Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat membuka rapat.
Keputusan penggunaan hak interpelasi tertinggi oleh badan legislatif ini terbilang langka karena mendapat dukungan dari seluruh kekuatan politik di parlemen tanpa terkecuali.
Saan mengonfirmasi bahwa ambang batas syarat pengajuan telah terpenuhi secara sah lewat penandatanganan berkas oleh lebih dari seratus legislator.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” terang Saan.
Peta kekuatan politik yang menyokong pengajuan HMP ini tersebar proporsional di seluruh lintas fraksi. Rincian pengusul mencakup Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 orang, Partai NasDem 19 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 18 orang, dan Partai Demokrat 18 orang.
Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyumbang 14 nama, disusul Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, serta Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak satu orang.
Langkah politik tebal ini disinyalir menjadi instrumen hukum paling kuat yang diambil DPR untuk menguji status kedudukan wakil presiden. Usulan tersebut secara langsung membuka pintu masuk menuju mekanisme pemberhentian jabatan kepala negara atau wakil kepala negara di tengah jalan.
“Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD),” ujar Saan.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai tahapan prosedural, dokumen usulan HMP ini bakal diteruskan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Lembaga pimpinan dan perwakilan fraksi di Bamus nantinya menentukan penjadwalan pembahasan formal, penyusunan panitia khusus, hingga keputusan pembawaan isu ini ke forum Rapat Paripurna DPR RI.
Meskipun bergulir deras, proses pengajuan HMP tidak serta-merta berujung pada pencopotan seketika seorang wakil presiden. Konstitusi Indonesia menetapkan rute hukum yang sangat ketat dan berlapis sebelum status pemakzulan dapat diketok sah.
Berdasarkan rambu-rambu Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, dugaan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhinya syarat jabatan harus melalui pembuktian mendalam di DPR, pengujian dan putusan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum akhirnya bermuara pada ketetapan akhir dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).(***)