Surabaya NAWACITAPOST - Penolakan warga terkait kebijakan Pemerintah kota Surabaya mengadakan tempat Isoman (Isolasi mandiri, red) pasien covid-19 di setiap kelurahan dan menjadikan gedung sekolah sebagai lokasi yang pas untuk saat ini, banyak menjadi perbincangan. Bahkan, kemarin Selasa 27 Juli 2021, terjadi penolakan keras dari warga kelurahan Sawunggaling yang merasa takut karena sekolah dasar diwilayah pemukiman tersebut akan dijadikan tempat isolasi pasien covid.
Memang, ada pro dan kontra terkait kebijakan tersebut. Yang setuju, karena mereka beranggapan semakin banyak tempat isolasi akan mempermudah control penyebaran covid, tapi juga tak sedikit yang tidak setuju kebijakan tersebut karena dianggap membahayakan masyarakat, khususnya anak-anak yang nantinya akan bersekolah di tempat itu.
Beberapa anggota komisi D DPRD kota Surabaya yang membidangi sosial dan kesehatan mengaku setuju bila ada penambahan tempat isolasi, namun mereka juga memberi beberapa catatan agar tidak terjadi polemik di masyarakat, khususnya disekitar lokasi tersebut.
Ketua komisi D, Khusnul Khotimah menilai reaksi warga itu sebagai salah satu bentuk kepedulian menjaga lingkungannya.
“Meski tempat Isoman bertujuan baik untuk menekan pandemi COVID-19, tetapi ke depannya saya meminta Pemkot Surabaya harus mengkaji secara matang dampak kesehatan, psikologis, sosiologis, hingga ekonomis warga sekitar tempat Isoman,” jelas Khusnul.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan tempat Isoman tidak boleh di pemukiman padat penduduk. Kalaulah memang terpaksa, dia mengharapkan Lurah dan Camat melakukan sosialisasi secara humanis kepada masyarakat di wilayahnya mengenai tempat Isoman.
“ Intinya, tempat Isoman itu pasti bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Sebab pasti akan dipantau secara ketat, diberi pengobatan, juga asupan vitamin dan makanan bergizi,” ujarnya.
Dalam masa pandemi COVID-19, kata Khusnul Khotimah dibutuhkan gotong royong dan partisipasi dari semua stakeholder (pemangku kepentingan) serta masyarakat supaya dapat menekan laju penyebaran virus COVID-19.
Terkait hal ini, legislator Partai Keadilan Sosial (PKS) ini memberikan 8 catatannya, antara lain :
1. Jika memungkinkan ada gedung aset Pemerintah Kota selain Sekolah sebaiknya tidak memakai Sekolah untuk mengurangi stigma negatif jika Sekolah tersebut dipakai Isoman atau Pemerintah Kota bisa berkomunikasi dengan Pihak Ketiga yang memiliki aset yang memungkinkan digunakan untuk Isoman Warga.
2. Sebaiknya Sekolah atau aset yang dipakai untuk Isoman mempertimbangkan zona Covid 19 di tiap kelurahan, agar yang berada di Zona Hijau atau Kuning kondisinya tidak berubah ke Zona Orange atau Merah
3. Hendaknya Pemerintah Kota mengajak rembugan warga dan tokoh masyarakat setempat sehingga warga tidak menolak bahkan memberikan dukungan karena paham tentang urgensi kebijakan tersebut
4. Pemerintah Kota juga wajib memberikan solusi dari efek samping kebijakan tersebut, misal: jika kedua orang tua positif dan harus diisolasi di rumah sehat, siapa merawat anaknya yang di rumah sementara tidak ada kerabat yang bisa merawatnya. Atau mungkin permasalahan lain yang timbul. Solusinya bisa dengan memberikan layanan konsultasi atas efek samping sehingga bisa memberikan jalan keluar yang bijak sesuai dengan kondisi yang dialami warga
5. Hendaknya Pemerintah Kota memberi penanda area khusus yang dipakai oleh warga yang isoman (tidak semua area sekolah bisa dipakai). Misal hanya kelas 1 yang dipakai isoman, sedangkan kelas lain tidak boleh dipakai termasuk juga fasilitas lainnya contoh kamar mandi