Surabaya NAWACITAPOST - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang semula berlaku dari tanggal 3-20 juli, hampir pasti diperpanjang hingga akhir Juli. Hal ini sudah 'disinyalkan' oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat mengutip hasil Rapat kabinet terbatas bersama Presiden Jokowi, Jumat (16/7/2021).
Seperti apa penerapannya, dilansir dari kompas.com, rencananya akan ada konpers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat pada Sabtu 17 Juli 2021 Jam 16.30 oleh Menko Marinvest bersama Menkes, Menkeu dan Mensos.
Pro dan kontra masyarakat menanggapi hal ini, salah satunya dari kota Surabaya yang dikenal sebagai kota 1001 warkop. Dari berbagai kalangan menyatakan ketidak setujuannya, baik dari pelaku PKL, hingga anggota Dewan yang membidangi perekonomiaan.
Berikut beberapa pernyataan dari mereka :
Hj. Lutfiyah, Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya
Politisi perempuan dari Fraksi Gerindra ini tidak bisa membayangkan betapa sulitnya rakyat untuk bisa survive apabila PPKM Darurat diperpanjang, kecuali pemerintah bertanggung jawab atas kebijakannya yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang terdampak.
" Kalau tidak ada jaminan dari pemerintah, ya biarkan mereka berdagang seperti biasa. Yang penting mereka tetap menjalankan protokol kesehatan dan ditambah pengawasan ketat dilapangan yaitu mengingatkan jika mereka lupa dan melanggar melanggar. Caranya dengan di tempatkan lebih banyak pos pos untuk menjaga ketertiban protokol kesehatan," ungkap Lutfiyah melalui sambungan selularnya.
" Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan," ungkap Dewan tiga periode ini.
" Rakyat tidak butuh bantuan, tapi mata pencarian," ungkap Politisi PKB ini.
Ia berharap pemerintah kota memberi izin wong cilik untuk mencari tetap nafkah dengan cara berjualan, " Biarkan mereka mencari nafkah, silahkan batasi waktunya," tegas Mahfudz.
Sementara, Cak Deky selaku ketua DPW APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) JATIM mengungkapkan bahwa Penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali adalah keputusan pemerintah pusat yang memang banyak berdampak kepada anggotanya.
Dalam hal ini, selaku ketua DPW APKLI JATIM, Deky memohon kiranya para PKL bisa diberikan tenggang waktu berjualan. Khususnya bagi pedagang yang buka malam hari. "Tentunya tetap tidak boleh makan di tempat, dan mematuhi patuhi protokol kesehatan seperti apa yang telah diatur," ungkapnya.
Selain itu ia meminta agar pemerintah segera menyalurkan BLT, PKH maupun bantuan sembako untuk warga masyarakat yang kesulitan ekonomi. Juga pemerintah daerah diharapkan bisa membuka dapur umum untuk masyarakatnya yang diyakinininya banyak yang terdampak pandemi dan kesulitan memperoleh makanan.