Skandal Kemanusiaan: Dugaan Konspirasi Terstruktur Rampas Ratusan Miliar Uang Bencana di Padangsidimpuan, Korban Dijadikan Tumbal!

NAWACITAPOST.COM – Apa yang terkuak di Kota Padangsidimpuan saat ini sama sekali bukan sekadar kesalahan administrasi atau kelalaian petugas yang kelelahan. Ini adalah potret mengerikan dari dugaan kejahatan kemanusiaan dan korupsi berjamaah. Sebuah jaringan persekongkolan rahasia diduga kuat telah dirancang di ruang-ruang tertutup demi memanipulasi data korban banjir bandang tahun 2025. Misi tunggalnya? Mengantongi ratusan miliar rupiah uang rakyat, sementara mereka yang benar-benar menderita dibiarkan terlantar tanpa bantuan sepeser pun.

Tragedi di Balik Angka: 753 Data Fiktif Diciptakan

Banjir bandang tahun 2025 silam menyisakan luka mendalam bagi ribuan warga Padangsidimpuan. Namun, di tengah puing-puing rumah yang hancur, diduga muncul kelicikan birokrasi yang memanfaatkan penderitaan mereka.

• Data yang Dilaporkan ke Pusat: 1.133 Kepala Keluarga (KK) dinyatakan rumahnya rusak berat total dan tidak layak huni (diajukan ke BNPB Pusat, Kemensos, dan Pemprov Sumut).

• Fakta Lapangan yang Bocor: Dalam sebuah rapat tertutup, seorang anggota DPRD mengakui bahwa warga yang benar-benar memenuhi syarat hanya 380 KK.

• Selisih Data: 753 KK (lebih dari 66 persen) diduga fiktif!

Baca Juga: Drama Digital di Pesawaran: Kejari Bidik Dugaan Mark-Up Internet Diskominfo Senilai Rp2 Miliar!

Selisih angka fantastis inilah yang diduga sengaja diciptakan sebagai sasaran utama untuk merampas dana bantuan negara bernilai ratusan miliar rupiah.

Aktor-Aktor di Balik Layar: Pembagian Peran dalam Dugaan Konspirasi

Berdasarkan bahan-bahan yang berhasil dihimpun, berikut adalah peta dugaan keterlibatan lintas sektor pemerintahan di Padangsidimpuan:

1. Walikota: Diduga Sutradara Utama

Sebagai pemegang kendali daerah, Walikota diduga kuat memimpin skema ini dan menandatangani dokumen pencairan dana menggunakan data palsu. Dalam rapat tertutup, ia diduga menginstruksikan: “Ikuti angka yang disepakati, jangan banyak bertanya, tutup rapat semua kejanggalan.” Bahkan, muncul dugaan ancaman mutasi hingga pemberhentian bagi siapa saja yang berani membocorkan fakta ini.

2. DPRD: Diduga Pengawas yang Mengkhianati Amanah

Alih-alih membela rakyat, lembaga legislatif ini diduga ikut memuluskan anggaran berdasarkan data fiktif. Demi menjaga agar rekayasa ini tidak tercium publik, mereka diduga sengaja menghindari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan korban bencana.

3. Dinas Terkait dan Lembaga Pengawas: Diduga Eksekutor dan Pelindung

Dinas Sosial, BPBD, serta lembaga pengawas internal diduga bertindak sebagai pelaksana perintah atas: memalsukan dokumen, mengubah status kerusakan rumah, dan meloloskan verifikasi tanpa pemeriksaan mendalam demi melindungi skema kebohongan tersebut.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah Demi Sukseskan Proyek Energi Listrik PSEL

Suara Lantang Aktivis: "Ini Bukan Korupsi Biasa, Ini Kejahatan Kemanusiaan!"

Skandal ini memicu reaksi keras dari Aktivis Kemanusiaan, Rajes Simanungkalit. Ia memberikan pernyataan menohok dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menyeret para pelaku ke meja hijau.

"Apa yang terjadi di Padangsidimpuan ini adalah kejahatan yang sangat keji. Uang yang seharusnya menjadi penolong bagi saudara kita yang tertimpa musibah, diduga dirampas secara terencana oleh sekelompok orang yang memegang kekuasaan. Ini bukan sekadar korupsi biasa, ini adalah kejahatan kemanusiaan!" tegas Rajes, Rabu (8/7/2026).