NAWACITAPOST.COM – Aroma ketidakpastian merebak di koridor Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung. Bukan karena urusan medis, melainkan akibat sorotan tajam yang diarahkan langsung ke jantung pengelolaan keuangan mereka. Bergerak atas nama hak publik, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) Indonesia DPD Lampung resmi melayangkan "surat sakti" permohonan audiensi, Selasa (30/6/2026).
Tak tanggung-tanggung, ada dana raksasa sekitar Rp18 miliar dari anggaran negara tahun 2025–2026 yang kini dituntut untuk dibuka secara gamblang ke hadapan publik.
Menguji Benteng Akuntabilitas
Langkah ini bukan sekadar gertakan publik biasa. Mahmuddin Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Lampung, menegaskan bahwa tindakan ini adalah manifestasi nyata dari fungsi kontrol sosial yang dilindungi undang-undang. Masyarakat tidak boleh lagi ditempatkan di ruang gelap saat uang negara digelontorkan.
Baca Juga: Sabotase Digital: Di Balik Misteri Lenyapnya Setengah Miliar Rupiah di Dinkes Kapuas Hulu
"Kami telah menyampaikan surat permohonan audiensi untuk memperoleh penjelasan terbuka terkait kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Ini bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik," tegas Mahmuddin dengan nada lugas.
4 Poin Kritis yang Dipertanyakan
Di balik angka belasan miliar tersebut, LSM Penjara telah mengantongi sejumlah poin spesifik yang dinilai krusial dan butuh jawaban segera:
-
Rehabilitasi Gedung (TA 2025): Menuntut klarifikasi penuh atas realisasi fisik di lapangan.
-
Belanja Komputer Misterius: Mempertanyakan urgensi dan rincian pengadaan komputer tahun 2025 dan 2026 yang menelan biaya fantastis sekitar Rp600 juta.
-
Aroma Mewah Jasa Kebersihan: Meminta rincian detail atas anggaran Cleaning Service Tahun Anggaran 2026 yang menyentuh angka mencengangkan, Rp1.496.681.820.
-
Prinsip Tata Kelola: Membedah sejauh mana transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran negara secara menyeluruh di RSJD Lampung.
Baca Juga: Skandal Air Bersih Flores Timur: Rp9,5 Miliar Menguap, Tiga Aktor Utama Dijebloskan ke Jeruji Besi!
Menanti Nyali dan Keterbukaan RSJD Lampung
Meski tensi pengawasan meninggi, Mahmuddin menyatakan pihaknya masih memilih jalur elegan. Dialog terbuka dipasang sebagai langkah awal demi mendapatkan informasi yang objektif, berimbang, dan jauh dari asumsi liar.
"Kami berharap RSJD dapat menerima audiensi dengan terbuka sehingga seluruh informasi penggunaan anggaran dapat dijelaskan komprehensif. Transparansi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," tambah Mahmuddin, mengirimkan sinyal tegas ke pihak manajemen rumah sakit.
LSM PENJARA Indonesia DPD Lampung memastikan mereka tidak akan mundur selangkah pun dalam mengawal kasus ini demi mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.