Uji Laporan Akuntabilitas Keuangan: Menuntut laporan keuangan pengelolaan dana bantuan yang jujur dan dapat diakses publik.
Utamakan Kemanusiaan, Bukan Formalitas: Menempatkan isi perut dan penderitaan korban sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dokumen administratif.
Baca Juga: Skandal Batas Gaib: Warga Setor Pajak ke Padangsidimpuan, Tapi Hak Dilempar ke Tapanuli Selatan!
Runtuhnya Skenario Srimulat Birokrasi: Pejabat Kompak Berbohong!
Dinamika di lapangan sempat memanas dan diwarnai aksi saling adu argumen yang memalukan dari pihak birokrat. Saat massa mendesak kehadiran kepala daerah, sejumlah pejabat Pemkab Tapteng maju dengan tameng kebohongan: menyatakan bahwa Bupati sedang dinas di luar kota. Warga pun sempat disodori janji-janji manis penyelarasan data ke Kemensos demi meredam amarah.
Namun, skenario kebohongan publik itu runtuh seketika bak kartu domino. Tak berselang lama dari ucapan bohong para bawahannya, Masinton Bupati Tapteng, justru muncul dan berjalan santai menuju kerumunan dari luar pagar tepat di belakang aksi warga yang sedang berdemo!
Lelucon birokrasi yang murahan ini langsung memicu gelombang cemooh dan kekesalan mendalam dari barisan ibu-ibu korban bencana yang merasa dilecehkan secara intelektual.
"Lucu dan memuakkan sekali! Pejabatnya kompak berbohong bilang bupati di luar kota. Eh, ternyata Pak Bupati Masinton ada datang menghampiri warga berjalan kaki dari luar pagar kantor bupati. Aneh bin ajaib, rakyat yang sedang menderita pun tega mereka bohongi di depan mata!" cecar seorang ibu di sela-sela aksi dengan nada tinggi kepada jurnalis Nawacitapost.com.Baca Juga: Dua Dunia Padangsidimpuan: Dokumen Dihias WTP, Realitas Rakyat Dikuras!
Ultimatum Rakyat: Hitungan Hari, Bukan Bulan!
Begitu memegang mikrofon di bawah barikade ketat Satpol PP dan pihak Kepolisian, Bupati Masinton langsung dicecar tanpa ampun oleh orator aksi. Warga menolak keras rute birokrasi berbelit yang sengaja diadopsi Pemkab untuk mengulur-ulur waktu.
Massa secara tegas memberikan ultimatum: Bantuan harus masuk ke rekening warga atau melalui PT Pos dalam hitungan hari, bukan bulan! Jika tuntutan ini diabaikan, Aliansi berjanji akan kembali mengepung Kantor Bupati dengan gelombang massa yang jauh lebih masif.
Bencana alam boleh jadi sebuah takdir, namun membiarkan para korban terlantar kelaparan selama hampir 7 bulan di sela-sela suguhan drama kebohongan publik, jelas merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang diproduksi secara sistematis oleh bobroknya birokrasi. Pemkab Tapteng tidak punya hak lagi untuk berlindung di balik tameng prosedur apa pun, ketika isi perut rakyatnya sengaja dijadikan taruhan.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum menerima komitmen tertulis ataupun tanggal pasti dari Bupati maupun jajaran Pemkab Tapteng terkait kapan sisa dana hak hidup para korban bencana ini akan benar-benar dicairkan ke tangan masyarakat.(Jhon Henri Silaban)