Sementara itu, Irwansyah Daulay yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan menegaskan bahwa sejak Dasuki menjabat, iklim kerja para pendidik berubah menjadi ruang penuh ketakutan.
Pejabat Rangkap Jabatan 'Menghilang', Dokumen Tuntutan Jadi Bom Waktu
Dramatisasi aksi sempat memanas saat massa menuntut konfrontasi data langsung dengan Ahmad Dasuki Siregar. Sayang, sang pejabat terkesan menghindar dan tidak berada di tempat. Massa akhirnya diterima oleh Kasi Bidang SMK Hisar Silaban, didampingi jajaran struktural lainnya.
Hisar berdalih bahwa atasannya sedang berada di wilayah tetangga karena memegang jabatan ganda.
"Saat ini Kacabdis sedang bertugas di Cabdis Pendidikan Wilayah XI, karena kebetulan beliau juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di sana," dalih Hisar di hadapan massa yang mulai kecewa.
Meski gagal bertatap muka, aliansi massa yang diwakili Juan Frijer Lumban Gaol tetap membacakan **7 Poin Pernyataan Sikap & Tuntutan Resmi** yang ditandatangani oleh pimpinan tiga lembaga (LSM-P2I, FORMAS, dan LSM-INAKOR). Dokumen hukum tersebut diserahkan sebagai 'hadiah' yang wajib ditindaklanjuti.
Baca Juga: Demi Sesuap Nasi Cucu, Kakek 72 Tahun Di-Bui PTPN: Restorative Justice Buntu, Mana Hati Nurani?
7 Tuntutan Utama Aliansi GEMPAR dan FORMAS
- Copot Jabatan: Meminta Gubernur Sumut, Bobby Nasution, segera mencopot Ahmad Dasuki Siregar dari jabatannya.
- Pengawasan Kejati: Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut melakukan pengawasan melekat terhadap anggaran BOSP & Revitalisasi Wilayah X.
- Periksa Timsus: Meminta Kejati Sumut membentuk Tim Khusus untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang proyek APBN.
- Tim Investigasi Disdik: Meminta Kadis Pendidikan Sumut menurunkan tim berintegritas untuk mengusut intervensi di lapangan.
- Cegah Disharmonisasi: Mendesak Kadisdik Sumut mengusulkan pencopotan Dasuki demi menyelamatkan mutu pendidikan.
- Jaminan Perlindungan (APH): Meminta KPK, Kejati, dan Polda Sumut memberi jaminan kenyamanan bagi Kepala Sekolah agar bebas dari intimidasi.
- Rekomendasi Politik: Mendesak DPRD Tapteng merekomendasikan masalah ini ke DPRD Sumut untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi.
Ujian Nyata Komitmen Clean Governance Bobby Nasution
Sengkarut ini kini menjadi batu ujian nyata bagi komitmen Clean Governance (pemerintahan yang bersih) yang kerap digaungkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Ketika anggaran negara diduga diintervensi dan hak operasional siswa dijadikan ladang pungli, maka masa depan mutu pendidikan anak bangsa di Tapteng dan Sibolga-lah yang dipertaruhkan.
Aksi unjuk rasa memang berakhir damai dan massa membubarkan diri dengan tertib. Namun, dokumen tuntutan yang ditinggalkan di atas meja birokrasi hari ini bukan sekadar kertas biasa; itu adalah bom waktu penegakan hukum yang siap meledak jika Pemprov Sumut dan aparat penegak hukum lambat merespons aspirasi rakyat.(Jhon)