Jakarta, NAWACITApost.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat terbatas (Ratas) tingkat menteri untuk membahas percepatan penurunan stunting triwulan I tahun anggaran 2023. Ratas yang dipimpin langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu, juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).
Muhadjir mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat penurunan stunting untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting sebesar 21,6 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen.
"Kita pokoknya 2 tahun terakhir ini harus naik 1 persen dari tahun 2022 yang turun 2,8 persen. Sekarang penurunan per tahunnya harus 3,8 persen, dan harus turun 7,6 persen sampai 2024 untuk capai 14 persen" ucap Muhadjir, dikutip Sabtu (27/5/2023).
Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, berdasarkan arahan Wapres Ma'ruf Amin, upaya untuk memenuhi target penurunan stunting adalah dengan mengefektifkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Salah satunya dengan mengoptimalkan anggaran untuk mempercepat penurunan stunting.
Pengoptimalan anggaran dimulai dengan memprioritaskan penanganan stunting yang tersebar di 38 kementerian dan lembaga (K/L). Kemudian, untuk anggaran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga bisa digunakan secara spesifik untuk penanganan stunting yang juga sudah ada surat imbauannya di tiap daerah.
Menurut Muhadjir, BKKBN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus memastikan penggunaan anggaran lebih spesifik untuk percepatan penurunan stunting. Selain itu, tiap daerah juga harus memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dikoordinasi oleh setiap kepala daerah masing-masing.
"Kalau pakai akal sehat itu harusnya bisa, karena 2,8 persen itu bisa kita turunkan pada saat pandemi dan Perpres Stunting belum begitu efektif. Sekarang Perpres sudah efektif, pandemi sudah tidak ada. Mestinya kita bisa mencapai target akhir 14 persen itu," ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Muhadjir melaporkan hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi. Dari hasil pendampingan terpadu diketahui, lebih dari 80 persen kabupaten/kota masih menghadapi masalah dalam aspek tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi spesifik dan sensitif. Permasalahan-permasalahan tersebut harus dipecahkan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.
Cari Terobosan Intervensi Strategis
Saat memberikan arahan pada ratas tersebut, Ma'ruf Amin mengatakan penurunan prevalensi stunting pada tahun 2022 sudah sangat baik. Penurunan ini menurutnya sangat menggembirakan. Namun, dia juga mengingatkan agar semua pihak bersatu padu untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen dalam waktu yang tersisa.
"Kita harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya. Sehingga kita bisa memastikan, target tahun 2024 bisa kita capai,” kata Ma'ruf.
Karena itu, ia meminta seluruh stakeholder terkait untuk fokus dan mencari terobosan dalam mencapai mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah. Perbaikan program perlu dilakukan, mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
Di sisi lain, Ma'ruf juga meminta agar luasan cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat secara spesifik dan intensif. "Para pelaku di lapangan, baik itu tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan penggiat lainnya dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya, dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak," sambung dia.
Ma'ruf juga memberi arahan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Bappenas) dan Kemenkeu untuk mengembangkan instrumen khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan, seperti halnya pelaksanaan program di tingkat desa. Ia juga mengingatkan agar secara berkelanjutan dimonitor perkembangannya baik dari sisi pencapaian maupun kendala yang dihadapi.
