Tanggerang Selatan, NAWACITApost.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan menjaga standar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan khususnya dibidang Keamanan dan Ketertiban.
Sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang keamanan, dibutuhkan fungsi intelijen untuk menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat, terutama untuk mencegah terjadinya kejutan yang mengganggu keamanan nasional.
“Peran Intelijen ini merupakan hal yang penting supaya dapat meredam gangguan kemanan dan ketertiban. Selain itu dalam deteksi dini harus terungkap produk kerja sama didalamnya. Kita tidak bisa sendiri melakukan upaya upaya produk intelejen, namun dibutuhkan kerja sama dengan stakeholder dengan kepolisian, BNN, serta perangkat Daerah Kabupaten/Kota,” ujar Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto saat membuka Konsultasi Teknis Bidang Keamanan di Qubika Hotel, Rabu (01/03/2023).
Diinisiasi oleh Divisi Pemasyarakatan, Konsultasi Teknis mengangkat tema “Internalisasi Unit Intelijen Pemasyarakatan dan Bimbingan Teknis Operator SDP Fitur Keamanan Sebagai Salah Satu Langkah dari Strategi Manajemen Keamanan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Banten”
Kepada para petugas yang memiliki tugas dan fungsi bidang keamanan serta operator SDP Fitur Keamanan, Tejo berpesan agar menjaga integritas diri dan proffesional. Hal ini dikarenakan melalui petugas ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang benar dan lengkap sehingga menghasilkan rekomendasi yang sesuai.
Selain itu, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sendiri merupakan alat bantu untuk unit keamanan dan ketertiban, dalam penyajian informasi secara rinci dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Melalui SDP ini diharapkan menjadi bahan masukkan bagi pimpinan dalam memberikan kebijakan dan keputusan agar terlaksananya keamanan dan ketertiban pada seluruh Lapas, Rutan dan LPKA di wilayah Banten.
“Informasi tentang keamanan dan ketertiban harus terkelola dengan baik, jangan sampai tidak jalan dan tidak dilaksanakan karena hal tersebut menyangkut tentang keamanan dan ketertiban, sehingga para peserta agar mempelajari dengan baik dan meningkatkan kompetensi dan pemahaman yang dimiliki,” pesannya
Pada konsultasi teknis ini peserta akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu konsultasi teknis unit intelijen pemasyarakatan dan konsultasi teknis penginputan sdp fitur keamanan dengan mengundang narasumber dari direktorat keamanan dan ketertiban pada direktorat jenderal pemasyarakatan.
Turut hadir, Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfini Yusuf selaku Plh. Kepala Divisi Pemasyarakatan, para kepala Unit Pelaksana Teknis di Tangerang Raya, serta jajaran petugas keamanan dan operator SDP (Humas Kemenkumham Banten)
