> Menko PMK: Perlu Adanya Kader-Kader dalam Penanganan Stunting

JAKARTA, NawacitaPost.com -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali menggali permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (19/01/2023).

Kali ini, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang digali permasalahannya, yakni Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka.

Hadir dalam kesempatan itu Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, Wakil Walikota Bogor Dedie Abdu Rachim Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Bupati Kabupaten Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Majalengka Karna sobahi, dan jajaran pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di tiap daerah.

Tiap perwakilan daerah menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan inovasi yang telah dilakukan dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyampaikan permasalahan dan kondisi Stunting di Sukabumi. Dia menerangkan, data SSGI 2021 di Sukabumi sebesar 19,1 persen. Fahmi memaparkan, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Sukabumi dalam upaya penurunan stunting, optimalisasi dari hulu dari puskesmas dan posyandu, serta intervensi tablet tambah darah pada remaja perempuan.

Dia menyampaikan permasalahan yang dihadapi Sukabumi adalah soal integrasi data penanganan stunting agar tidak tumpang tindih, optimalisasi dana khusus untuk penanganan kawasan, dukungan anggaran dalam pendampingan keluarga resiko stunting.

Kemudian, Wakil Walikota Bogor Dedie Abdu Rachim menyampaikan bahwa kondisi stunting di wilayahnya berdasarkan SSGI 2021 sudah turun sebesar 16,9 persen. Berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemkot Bogor di antaranya adalah membentuk tim pendamping keluarga, melakukan pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan di seluruh Posyandu Kota Bogor, dan juga program pendampingan gizi dan pemenuhan gizi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan stunting di antaranya adalah alokasi anggaran DAK untuk keluarga resiko stunting, penyepadanan satu untuk penanganan stunting.

Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra menyampaikan bahwa stunting ciamis termasuk kategori rendah. Data SSGI 2021 menunjukkan, tahun 2021 prevalensi stunting sebesar 16 persen.

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melakukan intervensi berbagai intervensi untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh OPD. Intervensi spesifik mencakup peningkatan kesehatan masyarakat dan bantuan kesehatan. Intervensi sensitif seperti pengelolaan lingkungan, kawasan kumuh, penyaluran bantuan sosial.

Permasalahan penanganan stunting di Ciamis di antaranya masih kurangnya kunjungan posyandu, kurangnya kehiatan bimbingan perkawinan, belum optimalnya edukasi kesehatan bagi remaja. Kemudian permasalahan kemiskinan ekstrem dinantaranya belum tersedianya data dasaran yang akurat dan tumpang tindihnya sasaran.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan, data stunting di Kabupaten Purwakarta berdasarkan SSGI 2021 sebesar 20,6 persen. Upaya yang telah dilakukan Pemkab Purwakarta dalam penanganan stunting dari hulu adalah pemberian tablet tambah darah pada remaja, screening anemia, dan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Program-program pemenuhan gizi anak-anak juga dilakukan dengan sosialisasi gemar makan sayur dan buah, pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hami, pemenuhan nutrisi, pemenuhan air bersih.

Masalah dan kendala penanganan stunting di Purwakarta terkait perencanaan anggaran penentuan bedaran alokasi anggaran stunting dari dana desa, dan pengelolaan data.

Bupati Kabupaten Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan, prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang berdasarkan data SSGI 2021 sebesar 21 persen. Berbagai intervensi telah dilakukan Kabupaten Sumedang, seperti pemenuhan gizi pada remaja dan pemenuhan tablet tambah darah, bimbingan calon pengantin, pemenuhan gizi pada keluarga resiko stunting. Kendala dalam penanganan stunting di antaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap stunting, kurangnya intervensi program-program di posyandu.

Inovasi dalam penangana stunting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang yakni inovasi aplikasi "Simpati" yang menampung data-data penanganan stunting. Dalam aplikasi mencakup data balita, cakupan intervensi, yang juga sebagai penyedia bahan dalam pengambilan kebijakan.

Bupati Majalengka Karna Sobahi, menyampaikan, berdasarkan data SSGI 2021, prevalensi stunting sebesar 21 persen. Intervensi spesifik dan sensitif juga telah dilakukan Kabupaten Majalengka, dan alokasi khusus anggaran untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Berbagai isu yang masih dihadapi oleh Kabupaten Majalengka seperti masih banyaknya masyarakat miskin, masih tingginya anemia di kalangan remaja, masih tingginya kasus pernikahan dini. Kemudian juga masalah basis data dalam penanganan stunting yang berbeda antara pusat dan daerah, masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan.

Permasalahan yang masih dihadapi daripada 6 Kabupaten/Kota dalam pertemuan kali ini berkisar soal integrasi data penanganan stunting yang berbeda-beda, dan juga soal optimalisasi dana dalam penanganan stunting. Kemudian untuk kemiskinan ekstrem, manajemen data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) perencanaan anggaran, dan intervensi penanganan lingkungan.

Kemudian, salah satu inovasi yang bagus dalam penangana stunting disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yakni inovasi aplikasi "Simpati" yang menampung data-data penanganan stunting. Dalam aplikasi mencakup data balita, cakupan intervensi, yang juga sebagai penyedia bahan dalam pengambilan kebijakan.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK menyebutkan bahwa penanganan stunting dan penghapusan miskin ekstrem di 6 Kabupaten/Kota ini sudah berjalan baik. Menurutnya, dari data di 6 Kabupaten/Kota, jumlah stuntingnya telah terbukti mengalami penurunan.

"Kondisinya sudah lumayan bagus. Saya sangat memberikan penghargaan tinggi. Sudah banyak inovasi yang dilakukan untuk menurunkan stunting dan penghapusan miskin ekstrem," ujar Menko PMK.

Lebih lanjut, menurut Menko PMK, ketersediaan alat USG di Puskesmas dan alat ukur bayi di Posyandu menjadi penting dalam penanganan stunting. Dalam laporan masih banyak puskesmas dan posyandu yang belum memiliki kelengkapan alat-alat standar penanganan stunting.

"Saya mohon dari Kemenko PMK dengan Kemenkes berkoordinasi untuk pengadaan USG di Puskesmas dan juga alat ukur panjang badan bayi di Posyandu. Diusahakan alat ini di 6 Kabupaten/Kota bisa terpenuhi. Selain itu juga perlu ada kader-kader penanganan stunting di sini," ujarnya.

Menko PMK juga menyampaikan, perlu ada kader-kader penanganan stunting yang terlatih dalam mengukur gizi dan panjang badan bayi. Kemudian juga perlu dikuatkan intervensi sensitif dan spesifik tiap daerah. Kemudian juga untuk kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR juga akan mengoptimalkan perbaikan sarana sanitasi di daerah.

Dalam kesempatan itu juga hadir sebagai penanggap Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Setwapres Suprayoga Hadi, perwakilan Kemendes, Bapedda Jabar, Kemendagri, Kemenkes, Kemenag, BPOM, dan Tim Penanganan Stunting. (*)