Sampang, NAWACITAPOST.COM – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dibawah kepemimpinan Slamet Junaidi tentang kesejahteraan dan Komunikasi media melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menimbulkan perspektif negatif dikalangan wartawan dan terindikasi hanya bekerja untuk kepentingan dan golongan tertentu.
Diskominfo Sampang cenderung hanya memfasilitasi beberapa media, bahkan mengabaikan kualitas serta fungsinya sebagai lembaga informasi bagi masyarakat dan media sesuai yang diamanatkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bukan hanya mengabaikan UU No.14 Tahun 2008, Diskominfo Sampang juga tidak melayani wartawan atau media untuk memperoleh, mendapatkan informasi sesuai fakta dan bahkan mempersulit.
Dibawah kepemimpinan Plt Kepala Dinas Diskominfo Sampang yakni Amrin Hidayat, dinilai gagal memfasilitasi media dan juga telah gagal sebagai lembaga informasi bagi masyarakat, bahkan tebang pilih media saat hendak akan dikonfirmasi atas beberapa isu permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat dan wartawan.
Bahkan program kerja pendataan wartawan dan media hanya sebatas formalitas saja, mengingat tidak sedikit media dengan ranking cukup diperhitungkan sesuai data di website Diskominfo malah terabaikan dan kesulitan untuk mendapatkan akses informasi.
Salah satunya wartawan JendelaIndonesia Yanto menyampaikan, dengan adanya agenda Pers Gathering hanya sebagian yang diundang dan ketika ditanyakan terkait penggunaan anggaran di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta permintaan data informasi publik mereka memilih bungkam.
“Sudah hampir 1 bulan lalu saya menyurati Diskominfo perihal permintaan data namun tidak ada tanggapan, dan ada beberapa media dengan ranking lumayan malah diabaikan saat melakukan konfirmasi, menanyakan perihal kebenaran dan dasar Diskominfo mengundang beberapa media saja saat Pers Gathering tanggal 15 – 16 Desember, sedangkan isu yang berkembang bahwa Diskominfo hanya mau memfasilitasi beberapa kelompok dan golongan tertentu saja,” terangnya
Sementara itu baik Kabid IKP maupun Plt Kadiskominfo memilih bungkam saat akan dimintai keterangan perihal tersebut hingga berita ini diterbitkan pada minggu (18/12/22). (Kho/Sai)
