Nganjuk, NAWACITAPOST.COM - Sekitar 100 orang mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jalan Gatot Subroto No.1 Ringin Anom, Kelurahan Kauman, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jum'at, (09/09/2022).
Informasi yang dihimpun jurnalis Nawacitapost.com mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Nganjuk berasal dari Lima (5) Rayon dan Tiga (3) Komisariat diantaranya, Rayon Al-Ghozali, Rayon Kanjeng Jimat, Rayon Dr. Soetomo, Rayon Marsinah, juga Rayon Boemi Angin, Komisariat Al-Farabi, Komisariat Diponegoro, dan Komisariat Jaya Stamba.
Pantauan jurnalis Nawacitapost.com massa aksi berkumpul di Gelanggang Olahraga (GOR) Bung Karno Jalan Barito, Begadung Barat, Kelurahan Begadung, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk, lalu berangkat menuju alun-alun Kabupaten Nganjuk, dengan mengendarai sepeda motor, yang setelah itu long march dengan menuju Kantor DPRD dengan mendorong sepeda motor sebagai bentuk bukti dari protesnya masyarakat atas naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam orasinya Sri Rahayu Agustina mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM di saat masyarakat masih berusaha keluar dari masa sulit akibat pandemi COVID-19 adalah kebijakan yang tidak tepat.
"Kendati asumsi kalkulasi perhitungan pemerintah sendiri berdasarkan harga minyak mentah berada pada rata-rata di angka USD 97, dalam kata lain masih tinggi di tengah harga minyak dunia beberapa waktu lalu melandai, tentu tidak rasional dan tidak dibenarkan apabila mengorbankan masyarakat sendiri," kata Sri Rahayu Agustina yang biasa disapa akrab Tina.
Tina menambahkan kenaikan harga BBM sudah pasti akan menambah beban masyarakat khususnya kelas bawah.
"Kondisi ini akan memicu kenaikan harga komoditas seperti bahan pangan dan jasa nantinya, sehingga dapat dipastikan negara sedang dibayangi ancaman inflasi dan menggerus daya beli masyarakat, tentunya masyarakat akan semakin menjerit dan kesusahan menghadapi dampak kebijakan ini," imbuh Tina.
Lanjut Tina menjelaskan, relokasi sebagaimana anggaran BBM bersubsidi ke bansos bukannya sebuah solusi yang solutif, mengingat bansos sendiri masih banyak permasalahan dari huru ke hilir terkait mekanisme dan teknis penyerapannya.
"Artinya bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah justru akan membuat kegaduhan baru di tengah-tengah masyarakat dan memperlambat gerak perekonomian," ujar Tina.
Masih tetap bersama Tina, jika yang terjadi adalah penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, maka pemerintah seharusnya mengambil langkah taktis untuk memberantas penyalahgunaan penerimaan manfaat BBM bersubsidi, bukan malah menaikkan harga BBM dengan mengorbankan masyarakat.
"Mengingat jargon yang selalu digaungkan oleh Plt. Bupati Kabupaten Nganjuk yaitu "Nganjuk bangkit" yang seharusnya juga diimbangi realisasi nyata dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya sektor ekonomi, namun kenyataannya pembangunan yang diperuntukan untuk menaikan pelayanan dan ekonomi masyarakat belum terlaksana dengan maksimal dan sudah menghabiskan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," terang Tina.
Tina menegaskan berdasarkan hasil pertimbangan demi kepentingan masyarakat, maka dengan ini kami menyatakan sikap :
1. Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
2. Menolak Pengalihan Subsidi BBM Dalam Bentuk BLT BBM Bersubsidi dan BSU.
3. Menuntut Pemerintah Untuk Membuat Kebijakan Dengan Melibatkan Elemen Masyarakat Terkait Penyaluran BBM Bersubsidi Agar Tepat Sasaran.
4. Menagih Janji Nganjuk Bangkit
- Menuntut Penyelesaian Pembangunan di Kabupaten Nganjuk.
- Menuntut Adanya Tranparansi APBD Kabupaten Nganjuk 2023.
"Semua ini kami lakukan murni dari kegelisahan mahasiswa dan masyarakat yang terdampak atas naiknya BBM bersubsidi," pungkas Tina.(bersambung/Tim/Skr/Sin)
