Surabaya NAWACITAPOST - Dyah Katarina anggota Komisi D DPRD Surabaya tetap setia mendengar setiap keluhan para kader kesehatan dan lingkungan. Hal ini terlihat saat agenda Reses Politisi PDI Perjuangan ini di wilayah RT03 RW02 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Rabu 16 Februari 2022.

" Banyak kader yang mengaku kesulitan dalam melakukan tugas-tugasnya yang dirasakan begitu banyak," ungkap DK sapaan anggota DPRD Surabaya 2 periode ini.

Selain tugas yang banyak, para kader juga mengaku kesulitan jika dituntut menggunakan Smartphone Sehingga tergantung pada internet, kuota paketan, dan sebagainya.

Terlebih, Pemkot belum membayarkan insentif mereka sejak Januari sampai pertengahan Februari ini.

"Harusnya Pemkot lebih peka, sudah dibantu warga untuk mendata atau menyisir, survey kondisi warganya, pemberian apresiasi jangan sampai telat." serunya.

Pada kesempatan itu, Dyah Katarina juga mendapat keluhan terkait pelayanan di puskesmas, terutama ketika kader butuh bantuan.

Untuk hal itu, Istri Bambang DH mantan Walikota Surabaya ini mendorong agar Dinas kesehatan secara masif memberikan pengarahan kepada para petugas terkait bagaimana pelayanan yang baik terhadap warga dalam kondisi apapun, khususnya kepada kader yang selama ini telah membantu.

"Karena tanpa kader, Surabaya tidak akan bisa menangani masalah kesehatan sepenuhnya," aku Dyah.

"Saya yakin itu!" tegasya.

Dyah memandang, peranan kader di Surabaya amatlah penting. " Bayangkan bila para kader, buyar Surabaya," ujar Dyah agak geram.

" Melihat betapa pentingnya peranan kader, harusnya kebutuhan mereka juga mendapat perhatian lebih," pesannya.

Politisi perempuan ini juga meminta agar kembali digalakkan pendampingan puskesmas kepada posyandu, mengingat penanganan anak yang tidak bisa dilakukan tanpa ilmu yang memadai.

Masalah kesehatan dipastikan selalu ada yang baru, untuk itu kemampuan para Kader juga wajib diupgrade.

" Jika kemampuan para kader tidak di upgrade dan tidak didampingi, ya kayak itu itu aja. Padahal seperti timbangan harus di tera bagaimana mengukur yang benar. Dikuatirkan, kalau sekali salah dan dibiarkan, maka seterusnya akan salah dalam pendataan sehingga bisa saja menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," terangnya menyudahi pernyataan. (BNW)