Kegiatan ini merupakan respon atas telah di launchingnya fasilitas pendaftaran Perseroan Perorangan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly pada tanggal 8 Oktober 2021 di Bali. Kanwil Kemenkumham Jateng selaku pelaksana kebijakan di daerah merasa perlu menyampaikan hal ini kepada masyarakat sesegera mungkin.
Kegiatan mengambil tema "Menopang Perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 melalui kemudahan pendaftaran Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)". Dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin.
Dalam sambutannya, Kakanwil mengungkapkan bahwa Perseroan Perorangan memiliki berbagai kelebihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Salah satunya memberikan status badan hukum kepada pelaku usaha.
"Dengan memberikan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha," ungkapnya.
"Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan," sambungnya.
Selain, menurut Yuspahruddin pendirian Perseroan Perorangan sangat mudah. Hanya dengan mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik dan tidak memerlukan akta notaris.
Kakanwil menyatakan, kebijakan tentang regulasi pembentukan Perseroan Perorangan merupakan upaya Pemerintah membangkitkan kembali kondisi perekonomian negara. "Salah satunya adalah mendorong kemudahan berinvestasi. Penyederhanaan perizinan dan pemangkasan regulasi menjadi strategi terdepan untuk menarik investor serta mempermudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usahanya," katanya menjelaskan.
"Pemerintah saat ini berkeyakinan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat menjadi montor penggerak dalam menumbuhkan kembali perekonomian di masyarakat," tambahnya meyakinkan.
Sebelumnya, Ketua Panitia kegiatan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan dalam laporannya menjelaskan tujuan dilakukannya kegiatan ini. "Tujuannya dilaksanakannya adalah untuk menyebar luaskan informasi publik terkait Tata Cara Pendaftaran Perseroan Perorangan dan mendorong Usaha Mikro dan Kecil dalam mendirikan Perseroan Perorangan Khususnya di Kota Semarang guna membangkitan perekonomian Negara," katanya melaporkan.
Hadir pada kegiatan pembukaan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi, Kepala Divisi Keimigrasian, Santosa, Plt. Kepala Divisi, Pemasyarakatan Supriyanto serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis se Kota Semarang.
Sebagai narasumber, Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kepala Seksi PT Terbuka Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal Direktorat Perdata Dirjen AHU serta Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Sosialisasi diikuti oleh 150 orang peserta yang datang kalangan Notaris, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Semarang, Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang serta Pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. (Korlelius Wau)
Simak informasi menarik lainnya di NAWACITA TV
https://youtu.be/PL-sjlzrw5w
