CILEGON, NawacitaPost.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon menyelenggarakan Forum Grup Diskusi Profil Gender yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin, berlokasi di Swiss-Bellexpress Hotel Cilegon, Jumat (29/10).
Maman Mauludin dalam sambutannya menuturkan bahwa pembangunan gender dicapai untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak. "Isu gender menjadi salah satu agenda pembangunan yang mana tujuan pembangunan gender yang dicapai adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak," tuturnya.
Maman juga menjelaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan data gender. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan ketersediaan data gender di daerah melalui perwakilan menteri No.6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak," jelasnya.
"Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," sambung Maman.
Sementara itu, Ketua DP3AKB Kota Cilegon, Heni menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi data statistik berbasis gender serta memberikan tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan. "Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi data statistik berbasis gender serta memberikan tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Heni menambahkan bahwa perbedaan gender pada perempuan dan laki-laki tercipta karena dikonstruksikan secara sosial."Gender merupakan karakteristik antara perempuan dan laki-laki yang bersosialisasi sehingga terbentuk terciptanya perbedaan gender pada perempuan dan laki-laki karena dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui kode etik di masyarakat," tambahnya.
Sebagai informasi kegiatan diskusi ini dihadiri oleh total peserta sebanyak 53 orang yang terdiri dari OPD terkait.(FN).
