Surabaya NAWACITAPOST – Beredar wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sampai 6 minggu menjadi salah satu skenario yang diantisipasi pemerintah menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Kebijakan tersebut diperkirakan langsung memukul sektor yang operasionalnya terdampak pembatasan.
Belum jelas kepastiannya, para pedagang kaki lima (PKL) sudah resah. Mereka minta ada kebijakan khusus bagi para PKL yang berjualan dari sore sampai malam. Salah satunya, menambah jam untuk berjualan.
Menanggapi hal ini Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz mengatakan beberapa kelompok PKL sudah mulai resah dengan adanya wacana tersebut. Sebab, PPKM darurat jilid pertama ini sudah membuat mereka kelimpungan. Rata-rata dirasakan para PKL yang mulai berjualan sore sampai malam. “Waktu mereka pendek. Pendapatan berkurang drastis. Arep mangan opo wong-wong iki? Bantuan yo gak mudun-mudun,” ujarnya kemarin (14/7).
Politisi PKB itu menuturkan ada dua hal yang membuat para PKL resah. Pertama, terkait adanya telegram dari kepolisian yang menyebutkan bahwa operasi Kontinjensi Aman Nusa II digelar sampai tanggal 2 Agustus. Operasi tersebut terkait penanganan Covid-19. “Nah, iku nyebar ke pedagang-pedagang,” katanya.
Para pedagang mengasumsikan bahwa PPKM darurat diperpanjang sampai 2 Agustus. Belakangan, pihak kepolisian sudah mengklarifikasi bahwa operasi Kontinjensi Aman Nusa II tidak berkaitan dengan masa PPKM darurat berlaku meskipun tujuannya sama-sama penanganan Covid-19.
Akan tetapi Kepastian perpanjangan PPKM darurat itu memang belum diputuskan. Namun, Mahfudz menilai kemungkinan itu memang ada. Indikatornya, target penanganan Covid-19 belum terpenuhi secara nasional. Berdasarkan instruksi dari Satgas Covid-19 pusat, penurunan kasus positif ditarget bisa ditekan sampai di bawah 10 ribu per hari dengan adanya PPKM darurat. “Faktanya, PPKM darurat sudah hampir selesai. Tetapi, kasus harian masih 40 ribu – 50 ribu. Terus piye?,” ucapnya.
Jika memang diperpanjang, Mahfudz meminta agar pemkot memberikan kebijakan khusus bagi para PKL. Dia tidak menolak perpanjangan PPKM darurat karena itu penting untuk keselamatan banyak orang. “Tapi, ketika pemerintah belum bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganya, jangan sekali-kali mateni sandang pangane masyarakat,” tuturnya.
Minimal, para PKL yang memang tidak melayani makan di tempat diberi kesempatan untuk mencari rejeki di tengah pandemi. Minimal, waktu berjualan mereka ditambah sampai jam 22.00. “Pemerintah ini isinya orang canggih-canggih. Pasti bisa. Karena pemerintah tidak bisa menjamin kesejahteraan wong cilik, kita beri kesempatan mereka untuk berusaha bertahan,” jelasnya. (BNW)
