Menurut salah seorang warga Desa Lolohia Kecamatan Mandrehe yang meminta namanya untuk tidak disebutkan kepada media nawacitapost.com, pada Rabu 19 Agustus 2020, mengatakan buldose/peralatan konstruksir tersebut sudah lama tidak dioperasikan dan tidak terurus lagi.
“Sepengetahuan kami, buldoser ini sudah lama ditinggalkan ditempat ini. Operasinya kami lihat hanya saat pengerjaan pengaspalan jalan Dasoge’e ini tahun 2019 lalu, sesudah itu, tidak lagi”, ujarnya.
Ia menyayangkan penelataran aset Pemeritah tersebut dan menduga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sengaja meninggalkannya sebagai barang rongsokan agar nilainya semakin merosot dan mudah dijual dengan harga murah sehingga bisa membuat program baru untuk dibelanjakan kembali.
“Yang anehnya, ada uang sewa tetapi kenapa alat ini tidak dipelihara dengan baik. Diduga jangan - jangan uang sewa itu tidak jelas peruntukannya atau ada kolaborasi antara para pihak", ungkapnya.
Lanjutnya, kalau buldoser/peralatan konstruksi ini dikelola dengan baik bisa menambah Pendapatan Asli Daerah.
"Harapan kita kepada Pimpinan Daerah, DPRD dan Lembaga/Instansi terkait lainnya, kiranya buldoser ini tidak dibiarkan terlantar menjadi barang rongsokan dipantau dan diawasi, itu uang Negara, pungkasnya.
Pada pantauan awak media di lapangan satu unit excavator milik Pemda terlantar dengan kondisi memprihatikan tepatnya wilayah Desa Hilimbowo Kecamatan Lolofitu Moi. Warga prihatin dan berharap dapat dipelihara kembali aset tersebut.
BACA JUGA: Anggota Polsek Plandaan Sampaikan Pesan Kamtibmas Pada Calon Warga PSHT
Ditempat berbeda, saat diminta konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Nias Barat Hiburan Halawa, terkait penanganan kerusakan beberapa alat berat yang dikelola oleh Dinas yang dipimpinnya mengatakan pihaknya sedang melakukan upaya perbaikan.
“Sebagai upaya kita dalam menangani kerusakan excavator dan buldoser tersebut. Saat ini pihak kita sedang berusaha melakukan upaya - upaya mencari sumber dana perbaikannya namun karena refocusing pandemic Covid-19, anggaran biaya pemeliharaan alat telah dipangkas”, ungkapnya.
Hiburan menjelaskan sebagai bahan untuk dipahami bersama bahwa dana pemeliharaan aset itu tidak tersedia.
“Untuk pembelian satu buah saja ban alat berat yang rusak itu di depan kantor PUPR, tidak ada dana, begitulah keadaanya”, pungkasnya.
Diakuinya, dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas PUPR Kab. Nias Barat kurang tertata.
"Kita akui pengelolaan aset selama ini kurang maksimal, kedepan perlu pembenahan", ujarnya.
Ia berharap, untuk alat berat ada penambahan anggaran pemeliharaan karena selama ini sangat kekurangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum berhasil melakukan konfirmasi kepada pihak terkait lainnya atas aset daerah tersebut. (Yr. H)
