Surabaya NAWACITAPOST - Janji memang mudah diucapkan, namun yang dibutuhkan masyarakat adalah realisasi. Ini yang menjadi keluhan para RW di Surabaya terkait janji Pemkot untuk segera mengucurkan dana Kampung Tangguh sekaligus sarana pembelajaran online seperti Komputer, WiFi serta printer.

"Sampek sekarang dana Kampung Tangguh belum cair dan bahkan tidak ada kejelasan dari Pemkot, padahal RT, RW dan Gugus Covid-19 sebagai Garda terdepan dalam memutus penyebaran Covid-19, sudah kewalahan terkait pendanaannya," ujar Doni Ketua RW08 Simolawang, Kecamatan Simokerto-Surabaya.

Kepada Nawacitapost, Doni menjelaskan bahwa selama ini RW08 Kelurahan Simolawang hanya sekali mendapat bantuan dari Pemkot melalui kelurahan berupa masker sebanyak 35 lembar, kacamata 1 pcs serta sepasang sarung tangan.

Namun Alhamdulillah, masih Doni, RW nya mendapatkan bantuan seperti Baju APD, masker dll dari Polrestabes Surabaya melalui Aipda Alim

Lanjutnya, terkait pendanaan Kampung Tangguh Wani Covid-19 dari Pemkot Surabaya dinilai oleh beberapa Ketua RW di wilayah Simolawang Simokerto-Surabaya adalah sekedar pencitraan dan tidak sesuai realita, pasalnya sampai saat ini mereka belum pernah menerima bantuan dari pemkot, kecuali masker yang jumlahnya hanya antara 35 lembar, kacamata dan sarung tangan masing-masing sebuah.

" Jangankan penambahan yang katanya menjadi 10juta, anggaran awal 3jt pun sampai detik ini belum ada wujudnya," ujar Doni geram.

Menurutnya, Slogan Kampung Tangguh Semeru hanya sekedar slogan, tanpa dibekali fasilitas yang memadai. “Jangankan anggaran bahkan APD saja kami tidak dibekali,” ungkapnya pesimis.

Doni melanjutkan, RT dan RW adalah garda terdepan yang berhubungan dengan warga atau masyarakat. “Kami diminta mendata seluruh warga khususnya pasien Covid-19 baik yang PDP maupun ODP yang menjalani dikarantina mandiri dirumah. Untuk itu, kami selalu datang kepada keluarga yang PDP, ODP untuk memastikan kondisi mereka. Namun dalam hal ini kami tidak pernah diberi bantuan APD sebagai pengaman saat turun ke warga dan itu sangat membahayakan kami,” ujar Doni.

Selain itu, RT, RW dan Satgas diminta mendata warga yang keluar masuk, di cek suhunya dll, tapi sarana dan prasarana tidak dipenuhi.

Disisi lain, terkait bantuan sosial, Doni menjelaskan bahwa data dari Pemkot sangat kacau khususnya data terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai) karena tidak mengacu pada data RT dan RW. Padahal RT dan RW disuruh mendata tapi hasil dari RT dan RW mendata diabaikan oleh Pemkot.

” Terdaftar di data BLT tapi tidak menerima undangan BST, ada warga yang menerima undangan BST, tapi BLTnya malah terblokir. Hal ini menambah berat tugas RT dan RW,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, Doni mengaku wajar jika Surabaya belum bisa keluar dari Zona merah, karena stakeholder yang ada di Pemkot Surabaya tidak fokus. Buktinya RT, RW dan Satgas tidak dibekali apapun dalam memutus Covid-19.

Doni berharap, janji anggaran kampung Wani bukan hanya sekedar janji tapi realisasi secepatnya agar upaya pemutusan rantai penyebaran Covid di Surabaya bisa cepat teratasi.

Sebelumnya tersiar berita yang disampaikan Wisnu Sakti Buana Wakil Walikota akan menambahkan anggaran Kampung Tangguh Wani Covid di tiap RW se kota Surabaya, dari semula 3 juta kemudian 3,5 juta dan kemudian dinaikkan menjadi 10 juta yang menurut Wisnu akan direalisasikan pekan ini.

Selain fasilitas internet gratis, pihaknya juga akan memberikan perangkat komputer berserta alat printer. Yang nantinya bisa digunakan oleh para siswa yang membutuhkan, untuk print materi pelajaran dan sebagainya.

Pelayanan banyak yang berbasis online, tapi tidak dibekali SDM yang mumpuni, misal pelayanan yang ada di Dispenduk Capil Surabaya, cuma dikasih selembar kertas link pelayanan online, banyak masyarakat yang mengeluh dengan susahnya birokrasi secara online.

Sampek sekarang soal bantuan fasilitas WiFi, komputer dan printer belum terealisasi. (BNW)