Surabaya NAWACITAPOST - Wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba minta Pemkot Surabaya mengevaluasi ulang kegiatan Rapid Test masal yang dilakukan dibeberapa tempat umum. Mengapa ?
Karena menurut Habiba yang pertama adalah terkait kerumunan massa. Dalam penilaiannya, Pemkot tidak siap dengan protokol kesehatan sehingga dalam antrian terjadi himpit-himpitan dan tidak sedikit warga yang tidak menggunakan masker.
" Belum lagi ditambah cuaca yang panas dan warga diangkut berdesak-desakan dimobil bag terbuka, hal itu beresiko memacu hasil reaktif dan tidak reaktif saat pemeriksaan. Jadi kegiatan tersebut saya nilai tidak efektif, " Jelas Habiba digedung DPRD Surabaya. Rabu (3/6/20)
Selanjutnya, menurut Habiba ketika rapid test dinyatakan reaktif, Pemkot kembali tidak siap dengan tempat isolasinya.
" Harusnya siapkan dulu perangkat dan fasilitas, baik Rumah sakit maupun tempat isolasinya. Kalau kita sudah siap dengan RTL atau tindak lanjutnya baru kita boleh melakukan Rapid test dimana-mana, sampai ribuanpun Dewan akan mengapresiasinya," kata Politisi PKB ini.
Nyatanya, masih Habiba, setelah di Rapid test warga tidak segera di Swab dengan alasan antri, tidak segera diisolasi karena ruang isolasinya penuh, overload dan sebagainya.
" Ini juga sama halnya kita buang-buang anggaran rapid test untuk kegiatan itu, meskipun alat rapid test nya adalah bantuan dari pihak diluar Pemerintah kota," tegas Habiba.
Sosialisasi menuju 'New Normal' dan protokol kesehatan Covid sangatlah penting. Terkait hal ini Dewan sudah sering menyampaikan kepada Pemkot agar segera mensosialisasikan hal ini dan memfungsikan seluruh stakeholder baik RT, RW, dll.
" Saya jadi kepingin tahu Kampung Wani yang dibentuk Pemkot itu dimana saja. Apakah itu masuk zona merah atau hijau. Harusnya kampung wani itu di Zona merah yang dapat dihijaukan kembali. Itu nantunya kesana."
Habiba mencontohkan di wilayah Surabaya utara, kedisiplinan terkait protokol kesehatan sangat minim. Karena sosialisasi kepada warga disana tidak dilakukan oleh Pemerintah kota. " Satpol PP hanya keliling melakukan himbauan pakai microfon tanpa ada pendekatan yang persuasif atau emosional."
" Harusnya libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam sosialisasi. Jadikan mereka sebagai agen sosialisasi protokol kesehatan atau agen Covid," harapnya.
Lanjutnya, "Disetiap RW ada 2 orang modin laki dan perempuan. Ketika mereka yang ngomong para Modin yang notabene tokoh agama, saya yakin akan lebih diperhatikan daripada aparat yang menyampaikan himbauan-himbauan di masyarakat wilayah Surabaya utara."
Maka dari itu, sekali lagi Habiba minta Pemkot Surabaya untuk bersinergi dan benar-benar fokus dalam penanganan Covid-19 ini.
Habiba juga berharap daripada melakukan rapid test besar-besaran tanpa kesiapan, lebih baik Pemkot fokus terhadap program kampung Wani atau Tangguh, untuk bagaimana warga bisa disiplin terhadap protokol kesehatan sehingga Surabaya siap menuju 'New Normal' dan PSBB tidak diperpanjang lagi. (BNW)
