Surabaya NAWACITAPOST - Bantuan dari beberapa Stakeholder untuk masyarakat Surabaya berupa beras sebanyak 326.025 kg sudah ada dan disimpan di Gedung Wanita Jl. Kalibokor surabaya. Namun sayang, sampai hari ini Pemkot belum memberikan data yang jelas sumbangan darimana saja dan kapan akan dibagikannya.
Sebagai wakil Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Camelia Habiba menyayangkan hal tersebut sehingga hari ini, Rabu (22/4/20), dirinya berinisiatif untuk melakukan SIDAK (Inspeksi Mendadak) ke lokasi untuk melihat dan mencari informasi tentang keberadaan beras tersebut.
Dalam Sidaknya, Camelia habiba Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya kepada media mengatakan bahwa bantuan CSR berasal dari beberapa Stakeholder yang peduli terhadap masyarakat Surabaya yang pasti terimbas ekonominya akibat pandemi Covid-19. Salah satunya adalah bantuan dari Sekolah tiga bahasa zhingzhung yang memberikan 200 ton beras.
" Itu Hak Masyarakat, Buat apa beras itu ditimbun dan tidak segera dibagikan," ucap Habiba. (22/4)
Tugas pemkot itu hanya membagikan bukan untuk menimbun atau menumpuk. Pemkot dapat amanah dari stakeholder dan para donatur untuk meringankan beban masyarakat surabaya di tengah wabah covid 19 ini.tegasnya
Kepada pemerintah kota Habiba berharap agar segera membagikan sembako yang sudah ditimbun selama 1 bulan tersebut. Apalagi lusa sudah masuk bulan ramadhan, jelas sangat membantu warga karena wabah covid 19.
" Jangan sampai bantuan dari stakeholder ini tercampur dengan beras yang dari dana APBD. Maka sebelum bantuan APBD turun, pemerintah kota harus membagikan sembako bantuan Stakeholder terlebih dahulu," tegasnya.
Menurut Habiba, saat ini masyarakat khawatir bukan hanya karena meningkatnya Wabah pandemi covid 19 tapi juga 'Kawatir tidak bisa makan' karena kondisi ekonomi yang tidak stabil.
" Bisa-bisa masyarakat mati bukan karena virus corona tapi mati tidak bisa membeli beras. Di saat warga surabaya memasuki bulan suci Ramadhan segera mungkin pemerintah kota surabaya menyalurkan sembakonya," tutupnya.
Habiba juga meminta seluruh masyarakat turut mengawasi pendistribusian yang akan dilakukan Pemkot. Baik itu yang bantuan dari Stakeholder maupun yang berasal dari dana APBD.
" Apabila terdapat hal-hal yang dirasa tidak benar, monggo dapat dilaporkan ke Call Center yang dalam waktu dekat akan dibuat oleh PKB," jelas Habiba (BNW)
