Breaking News: Kantor Bupati Tapsel Diguncang Aksi Massa, Sengkarut Skandal Korupsi CSR BI-OJK Mulai Memanas!

NAWACITAPOST.COM – Suasana di halaman Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mendadak tegang pada Kamis (21/5/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Mereka membawa misi berat: menuntut transparansi atas pusaran kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta program sosial Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kasus yang kini tengah menjadi sorotan tajam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut diduga ikut menyeret nama Gus Irawan Pasaribu Bupati Tapanuli Selatan, terkait rekam jejak jabatannya terdahulu sebagai Anggota DPR RI Komisi XI periode 2019–2024.

 Baca Juga: Menengok Kiprah Universitas Primagraha: Kampus Masa Depan Gemilang di Jantung Kota Serang

Mosi Tidak Percaya dan Tuntutan Radikal di Jantung Pemerintahan

Suara lantang bergema di tengah barisan massa. Burhanudin Hutasuhut Ketua DPD WIB Tapsel, dengan tegas menyuarakan mosi tidak percaya di depan gedung pemerintahan. Pihaknya mendesak orang nomor satu di Tapsel itu untuk segera mengklarifikasi tuduhan yang beredar.

“Kami meminta Bupati Tapanuli Selatan memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait dugaan keterlibatan dalam skandal dana program sosial BI dan OJK yang kini sedang menjadi sorotan serius Komisi Pemberantasan Korupsi!” seru Burhanudin di tengah riuhnya aksi.

Burhanudin juga menegaskan bahwa DPD WIB Tapsel berdiri penuh di belakang KPK untuk mengusut tuntas mega skandal ini hingga ke akar-akarnya.

"Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum di negeri ini," tambahnya retoris.

Dramatis: Ruangan Tiga Pejabat Utama Kosong Melompong

Ketegangan sempat memuncak ketika massa bergerak masuk ke dalam gedung untuk mencari kejelasan secara langsung. Target mereka adalah ruangan tiga pucuk pimpinan tertinggi daerah: Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Baca Juga: Mengenal President University, Kampus Akreditasi Unggul Berstandar Internasional

Namun, suasana dramatis terjadi saat pintu-pintu ruangan tersebut dibuka—ketiganya kosong melompong. Para pejabat utama tersebut diketahui sedang tidak berada di tempat. Meski sempat diwarnai kekecewaan, massa unjuk rasa tetap menjaga kedewasaan politik mereka. Di bawah kawalan ketat aparat kepolisian, aksi berjalan tertib dan kondusif hingga massa membubarkan diri.

Sikap Tegas Pengamat Hukum: "Kalau Bersalah Tangkap, Kalau Tidak Bersih-bersih Nama!"

Sengkarut hukum ini kian mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Bangun Siregar, seorang pengamat hukum asal Desa Arse Tapsel yang ikut turun ke jalan dan berorasi, memberikan pernyataan menohok yang ditujukan langsung kepada lembaga antirasuah.

Menurut Bangun, KPK harus bergerak cepat demi kepastian hukum dan keadilan publik:

• Jika Terbukti Bersalah: KPK harus segera memeriksa mantan Anggota DPR RI periode 2019–2024 tersebut, menangkap, dan memenjarakannya.
• Jika Tidak Terbukti: KPK wajib segera merilis klarifikasi resmi untuk membersihkan nama baik yang bersangkutan dari rilis kasus yang terlanjur menyeret namanya.

Baca Juga: Pemkot Padangsidimpuan Diduga Rekayasa 1.133 Rumah Rusak Berat Demi Keruk Miliaran Dana Bantuan Presiden