Jakarta, NAWACITA – Kontestasi demokrasi dalam pilkada serentak seluruh Indonesia, akan digelar dalam pertengahan tahun 2020 ini, tepatnya bulan Juni yang akan datang. Artinya, ada waktu sekitar 5 bulan lagi KPU masih membuka peluang pendaftaran calon kepala daerah yang berniat untuk maju dalam mengawal visi bersama yakni pembangunan yang menyejahterakan menuju Indonesia maju.

Waktu yang tersedia masih sangat cukup bagi siapapun yang terpanggil untuk mendaftar sebagai cakada.

Baca Juga: Suhu Politik di Nias Selatan, Jelang Pilkada 2020

Sebagai bagian dari NKRI dan peduli akan dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah-daerah, saya secara pribadi menyampaikan bahwa menjadi cakada atau kada, bukanlah gagah-gagahan tetapi sebagai komitmen pelayanan yang berbuah pada kesejahteraan rakyat banyak.

Untuk itu, sebelum maju sebagai Cakada niatkanlah terlebih dahulu bahwa anda betul-betul ingin melayani. Pastikan dalam diri bahwa keinginan tersebut bukan atas dasar ambisi untuk berkuasa apalagi untuk merampas uang rakyat demi kepentingan pribadi. Selain itu, pastikan juga bahwa anda memiliki konsep kepemimpinan dan pemberdayaan yang memadai, sehingga tidak gagap saat berbicara mengenai visi-misi mengenai pembangunan yang sesuai dengan daerah dimana anda mencalon diri. Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah, pastikan bahwa mampu membiayai segala kebutuhan dalam proses-proses yang akan dilalui tanpa harus mengutang kepada orang lain. Jika itu sudah lengkap, maka hal terakhir yang mesti dilakukan adalah pastikan keluarga anda mendukung niat anda. Selanjutnya, kerjakan apa yang doakan dan doakan apa yang anda kerjakan agar usaha tidak menjadi sia-sia. Sebab pada akhirnya kita tahu bahwa hanya oleh restu dari yang Maha Kuasa segala sesuatunya akan terjadi.

Baca Juga: USBM Rugikan Negara 5,8 Milyar, Kejari Nisel Tahan Mantan Bendahara Disdik Nisel

Bila hal tersebut di atas sudah diyakini mampu dan ada, maka secara pribadi, saya akan mendoakan anda mendapatkan dukungan dari partai politik sehingga mendapatkan rekomendasi untuk dicalonkan sebagai Kada, kalaupun tidak, melalui jalur independen juga tetap masih terbuka peluang besar.

Harus disadari sejak dini, bahwa reputasi dan kepemimpinan yang terungkap dalam tutur kata serta perilaku seorang cakada, pastinya sudah terekam di benak masyarakat. Dan ini sangat menentukan apakah cakada tersebut layak dipilih atau tidak. Pencitraan apapun yang akan dilakukan menjelang pemilihan hanya akan sedikit mempengaruhi penilaian orang akan sosok anda. Sebab di balik bilik kertas suara, nantinya juga hati nurani yang akan memilih.

Artinya, sepanjang rakyat tidak mempermasalahkan reputasi anda maka kemungkinan anda akan menang. Apa yang mau dikatakan dengan itu, bahwa reputasi yang baik menjadi modal utama seorang cakada untuk memenangkan hati rakyat.

Baca Juga: Ketua LSM KPK-2 Nisel, Dukung Kejari Ungkap Aktor Intelektual Kasus USBM

Menarik mencermati fenomena terjadinya pelemparan kotoran babi terhadap salah satu balonkada di Kabupaten Nias Selatan beberapa waktu yang lalu. Menjadi pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi?

Menjelang Pilkada di Kabupaten Nias Selatan, seorang balonkada yang juga seorang mantan Bupati Nias Selatan (ID), mendapat ‘hadiah’ lemparan kotoran Babi di salah satu acara syukuran warga atas keterpilihan sebagai Kepala Desa beberapa waktu yang lalu. Pelemparan ini terjadi sesaat setelah balonkada tersebut menuju mobinya untuk meninggalkan acara yang sedang berlangsung.

Hal tersebut memang sangat kita sayangkan terjadi. Terlepas dari niat apa yang melatarbelakangi pelaku melakukan hal ini, tentu itu sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir. Selain karena tidak sopan, juga tidak sesuai dengan perilaku dan pola adat istiadat Nias Selatan yang santun dan ramah. Seperti kata pepatah, tidak ada asap tanpa ada api. Saya berpikir bahwa pasti ada sesuatu mengapa hal ini sampai terjadi.

Menurut kesaksian mantan bupati yang mendapat insiden tersebut, sebagaimana bisa kita lihat dalam klarifikasinya di video pendek yang sudah beredar di medsos, Mantan bupati yang juga  berniat berkompetisi dalam pilkada mendatang mengklaim bahwa pelaku merupakan saudara kandung atau abang si pelempar kotoran babi tersebut sudah ia biayai hingga sarjana pada masa pemerintahannya secara gratis.

Baca Juga: Pemda Nias Selatan Sudah Kucurkan Sekitar 30 M dana untuk Pendidikan

Melihat kejadian tersebut, saya kemudian mencoba menggali ada apa di balik peristiwa yang mengenaskan itu. Secara kasat mata, saya menduga bahwa kemungkinan besar mantan bupati itu tidak disukai sedari awal karena beberapa hal. Boleh jadi karena sikap, tutur kata, kinerja dan kebijakannya semasa menjabat sebagai mantan pemimpin di kabupaten Nias Selatan.

Akhirnya, saya mencoba meng-googling tentang beliau. Ternyata ada banyak sekali kasus korupsi yang menjerat banyak Pejabat hingga keluarganya sendiri selama menjabat sebagai Bupati. Menurut informasi yang tersaji secara publik dalam setiap pemberitaan, mantan bupati tersebut terkenal piawai dalam berkelit. Sehingga, meski diduga turut menikmati uang hasil korupsi, namun karena bukti-bukti yang belum cukup atau kurang kuat, mantan bupati tersebut masih bisa menikmati udara segar.

Dari beberapa kesaksian warga sebagaimana juga diteguhkan dalam media-media nasional dan daerah, pembangunan semasa pemerintahan “mantan” (panggilan keren mantan bupati), tidak dirasakan manfaatnya.  Bahkan selama mantan menjabat, banyak Dinas/SKPD dilebur dengan alasan efesiensi. Namun, justru hal ini tidak sesuai nomenklatur, sehingga sulit mendapat dukungan dari Kementrian/Pusat,  contohnya Dinas Pariwisata. Belum lagi predikat disclaimer menyangkut transparansi kinerja selama memimpin dari BPK.

Hal lainnya adalah soal arogansi. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini sangat melekat dengan sosok mantan. Contoh terakhir yang bisa kita lihat adalah saat maju sebagai Calon Bupati Nias Selatan untuk kedua kalinya pada tahun 2016 dengan moto "Dipilih tidak dipilih, pasti Menang", luar biasa bukan?. Saya pikir, inilah salah satu faktor mengapa masyarakat saat itu bersatu menumbangkannya.

Baca Juga: Opini WDP Nias Selatan, Dua Bupati Sebelumnya Gagal

Dari beberapa program keberpihakan yang sudah dilakukan semasa menjabat, mantan mengklaim sudah membebaskan uang sekolah dan kuliah hingga S1. Namun disisi lain, mantan mengorbankan nasib guru-guru dengan keterlambatan gaji setiap bulannya. Bahkan nasib sebagian besar anak-anak yang dikirim keluar daerah akhirnya tidak lanjut dan keluar dari kampus karena uang dukungan/beasiswa dari Pemda Nisel, belum sampai ke kampus. Bukan rahasia lagi bahwa di tahun 2019, Dinas pendidikan Nias Selatan mengatakan bahwa ada sekitar 8,3 M dialokasikan untuk pembayaran tunggakan dari program pendidikan ‘gratis’ pemerintahan sebelumnya. Belum lagi kasus USMB yang sangat menyita perhatian dan sedang dalam proses ranah hukum itu.

Bila mantan mengklaim program sekolah dan kuliah “gratis” tersebut, itu sah-sah saja. Tentu ada salah dan benarnya. Kenapa salah? Karena beasiswa tersebut tidak berasal dari kantongnya pribadi mantan, melainkan uang Negara. Kenapa dianggap benar dan baik karena program tersebut diberlakukan di jaman pemerintahan mantan.

Intinya menurut saya adalah bahwa betul mantan yang memulai program tersebut namun yang menyelesaikannya adalah pemerintah sesudahnya dan itu bukan mantan. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Coba bayangkan bila pemerintahan Nias Selatan saat ini tidak mau meneruskan membayarkan beasiswa tersebut? Apakah ada yang tamat?

Jadi, ‘lemparan kotoran babi’ itu mengandung makna yg dalam! Artinya kalau orang kampung saya bilang, Pergi! Kau tidak dibutuhkan. Bisa juga, Pergi! Kau Penuh dengan Kepalsuan!. Atau terakhir bisa juga berarti sudahlah, pulang sana masamu sudah lewat, sekarang Nias Selatan sudah menemukan pimpinannya dan kami mendukung itu.

God Bless
Beesokhi Ndruru (Mr.Bee) - For The Better Future