Jakarta NAWACITA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab keluhan para pengusaha tergabung pada Kadin (Kamar Dagang dan Industri), terkait target penerimaan pajak. Hal tersebut terlontar dalam acara KADIN Entrepreneurship Forum 2019 di Shangrila Hotel, Jakarta, Rabu (27/2).

Para pengusaha mengeluh merasa takut setiap kali pemerintah menaikkan target penerimaan pajak. Sebab, kenaikan target tersebut mengindikasikan adanya tambahan pajak yang harus dikejar.

"Saya mendengar 'ibu, mbok ya jangan kencang-kencang memungut pajak!' makanya pajak sekarang jadi topik pemilu," kata Sri Mulyani.
Menjawab keluhan itu, Sri Mulyani mengatakan, upaya pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak hanya dilakukan dengan memperbaiki kualitas layanan, bukan dengan kegiatan yang meresahkan dunia usaha.

"Saya coba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Anda. Dulu tax amnesty harus saya lakukan waktu saya kembali ke Indonesia. Dan kita mencoba berdiskusi dengan Anda semua," jelas dia.

Dengan adanya tax amnesty, kata Sri Mulyani, menjadi momen bagi pelaku usaha nasional untuk merapikan laporan pajaknya.

"Sekarang sudah amnesti 'Bu, jangan dikejar-kejar!' Oh saya nggak ngejar. Kan kalau sudah amnesti bapak-ibu sudah jujur. 'Tapi ibu masih nyari-nyari' berarti masih ada yang disembunyikan?" kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, pajak yang dipungut oleh pemerintah tidak serta merta hanya masuk ke kantong negara. Melainkan, dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Dijelaskan Sri Mulyani, saat ini pemerintah mendorong peningkatan pendidikan vokasi. Alasannya, karena pemerintah menyadari bahwa peningkatan produktivitas hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan tenaga kerja.

"Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo fokus kepada infrastruktur. Nonsense, kalau kita ingin menaikkan produktivitas kalau ongkos angkut saja bisa jauh lebih mahal," tegas Sri Mulyani

Terkait peningkatan produktifitas, Sri Mulyani juga menjelaskan, pemerintah juga menyadari bahwa tidak mungkin peningkatan produktivitas jika regulasi dan birokrasinya berbelit-belit.

Hal inilah yang mendasari Presiden Joko Widodo mendorong perbaikan Ease of Doing Business (EoDB) dan Online Single Submission (OSS) serta perbaikan peraturan daerah.

"Ini semua adalah esensi peningkatan produktivitas. Kapan kita taking for granted? Saya sangat memahami pengusaha menginginkan perbaikan ini segera, tidak hanya besok, seharusnya tiga tahun atau 10 tahun lalu," tegas Sri.

Dia meyakinkan pemerintah terus melakukan perbaikan ini secara fundamental.

Tidak hanya pendidikan, kata dia, pemerintah juga melihat relasi antara kesehatan dan produktivitas.

"Tidak mungkin negara produktif kalau warganya sakit, makanya kami ingin menghasilkan universal health coverage," ujar Sri.

Dari elemen penopang produktivitas ini, Sri Mulyani mengatakan sudah ada perbaikan dalam lima tahun terakhir.