NAWACITAPOST.COM - Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan prediksi mengejutkan mengenai utang pemerintah di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sebuah webinar pada Rabu (21/8/2024), Faisal memperkirakan utang pemerintah bisa tembus Rp 10.000 triliun pada tahun pertama pemerintahan baru ini. Angka ini mengacu pada data terkini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menunjukkan posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.502,7 triliun hingga akhir Juli 2024.
Menurut Faisal, utang pemerintah kemungkinan akan terus bertambah menjelang akhir tahun 2024. Perhitungan outlook pemerintah menunjukkan bahwa pembiayaan anggaran melalui utang pada tahun ini mencapai Rp 553,1 triliun.
Realisasi penarikan utang pemerintah hingga akhir Juli 2024 baru mencapai Rp 253 triliun. Tetapi diperkirakan akan mendekati Rp 8,7 kuadriliun jika dirata-ratakan sepanjang tahun ini. "Kalau kita liat sampai akhir tahun ini berdasarkan rencana berutangnya Rp 8,7 kuadriliun," kata Faisal, dalam sebuah webinar, Rabu (21/8/2024).
Baca Juga: Revisi Kilat UU Pilkada, Pakar Ingatkan DPR Jangan Main-Main dengan Hukum
Faisal menilai bahwa di bawah pimpinan Prabowo, kemungkinan besar penarikan utang bisa melampaui target yang ada, mencapai Rp 10.000 triliun. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah memutuskan untuk mempercepat belanja prioritas, termasuk program-program pembangunan dan sosial yang mendesak.
"Kemungkinan (utang pemerintah) bisa Rp 10 kuadriliun, digenapin deh Rp 10 kuadriliun, tanggung, kata Prabowo gitu," jelas Faisal.
Prediksi ini menggambarkan tantangan besar yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru. Kebutuhan untuk mempercepat pembangunan dan memenuhi berbagai prioritas dapat memaksa pemerintah untuk meningkatkan utang lebih cepat daripada yang direncanakan.
Sementara itu, pada tahun depan, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 menunjukkan bahwa pemerintah berencana melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 775,9 triliun. Faisal juga menyoroti lonjakan utang pemerintah yang telah terjadi selama dekade terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Chico Hakim: Koreksi Putusan MK Itu Tidak Masuk Akal!
Utang pemerintah telah melonjak lebih dari tiga kali lipat, meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 38 persen—di bawah batas ketentuan maksimal 60 persen terhadap PDB. Meski demikian, besarnya outstanding utang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan belanja modal dan bantuan sosial.
Hingga akhir tahun 2024, porsi belanja bunga dan cicilan utang diperkirakan mencapai 20,3 persen dari total pagu belanja pemerintah. Cicilan itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 11,1 persen.
"Ruang fiskalnya semakin sempit, membuat belanja untuk kebutuhan lain semakin terbatas," ungkap Faisal.