NAWACITAPOST.COM - Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan Cash Management System (CMS) dalam pelaksanaan anggaran, Lapas Kotanopan ikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Training Penggunaan CMS yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Sumut.
Acara ini berlangsung di Grand Central Premier yang melibatkan 42 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Senin (22/07).
CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan layanan seperti informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara, dan utilitas lainnya secara real-time online sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183 Tahun 2019. Bimtek ini diadakan sebagai bagian dari langkah percepatan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan.
Baca Juga: Ikuti Pertandingan Golf PRO-AM Bergengsi 2024, Ini Jadwalnya!
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Agung Krisna menekankan pentingnya penggunaan Rekening Virtual untuk mengamankan realisasi anggaran yang telah disiapkan oleh negara.
"Mari kita amankan diri kita dalam realisasi anggaran yang telah disiapkan oleh negara dengan menggunakan Rekening Virtual, saya kira ini pengaman kita semua khususnya bagi bendahara pengeluaran di satuan kerja masing-masing," ujarnya.
Agung juga mengingatkan bahwa masalah keuangan yang tidak dikelola dengan baik dapat merugikan negara dan berujung pada pidana. Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara akan bekerja sama dengan Badiklat Kepri dalam pelatihan bidang keuangan bagi pengelola keuangan satuan kerja.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy F. Sianturi, tim dari Ditjenpas, Senior Manager dari PT. Bank Rakyat Indonesia, dan Kepala UPT Pemasyarakatan Medan serta peserta konsultasi teknis dari lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan di satuan kerja pemasyarakatan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus digalakkan oleh pemerintah.
(Humas Lapas Kotanopan)