NAWACITAPOST.COM - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memperkirakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan memiliki pengaruh besar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Prediksi ini diperkuat oleh fakta-fakta yang disampaikan selama sidang sengketa Pilpres 2024.
Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan, selama sidang sengketa Pilpres 2024 terungkap adanya politisasi bansos dan mobilisasi aparat dari pusat hingga tingkat desa. Hal itu diperkuat melalui pendapat minoritas dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi.
Fadli menyatakan bahwa politisasi bantuan sosial (bansos) dan mobilisasi aparat akan terus terjadi dalam Pilkada 2024. "Itu (politisasi bansos dan mobilisasi aparat) juga akan terjadi dalam Pilkada 2024," kata Fadli, dikutip Rabu (1/5/2024).
Fadli menduga bahwa upaya intervensi atau cawe-cawe Jokowi akan sangat terlihat di daerah-daerah, terutama yang anggota keluarganya ikut berkompetisi. Dia percaya bahwa upaya untuk politisasi bansos dan mobilisasi aparat dalam Pilkada 2024 bisa ditekan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Kritik Putusan MK, Refly Harun: Jokowi Langgar Etika
Namun, Fadli mencatat bahwa keputusan MK yang menolak tuduhan politisasi bansos dan mobilisasi aparat sebenarnya menurunkan standar etika dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. "Meskipun kita mungkin sulit berharap pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tapi upaya tetap harus dilakukan dalam Pilkada ini," tambahnya.
Sementara itu, peneliti Perludem Heroik Pratama menyatakan, politisasi bansos dapat dieksploitasi, terutama oleh pejabat daerah petahana yang ingin maju dalam Pilkada 2024. Pejabat daerah petahana yang maju dapat mempersonalisasi bansos untuk kepentingan elektoralnya.
Oleh karena itu, Perludem mendesak pemerintah untuk menguatkan regulasi yang mengatur pembagian bansos menjelang pemilu. Khususnya, kata Heroik, di Pilkada yang akan diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024.
Diketahui bahwa beberapa anggota keluarga Jokowi berencana untuk maju dalam Pilkada. Walikota Medan sekaligus menantu Jokowi Bobby Nasution, bahkan telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut).
Baca Juga: Romo Magnis Ungkap Daftar 5 Dosa Besar Jokowi di Pemilu 2024
Selain Bobby, anggota keluarga Jokowi lainnya yang berencana maju dalam Pilkada adalah anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, dan istrinya, Erina Gudono. Kaesang, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), direncanakan maju dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu, Erina disebut-sebut akan diusung untuk maju dalam pemilihan bupati di Sleman, Yogyakarta, oleh Partai Gerindra.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyatakan bahwa pengaruh besar Jokowi dalam pemilihan bisa berdampak negatif bagi demokrasi. Kemenangan anggota keluarga Presiden dinilai berpotensi merusak reputasi Jokowi setelah ia lengser.
Namun, ia menambahkan bahwa memberikan label negatif tidak akan menghentikan keluarga Presiden dari kemenangan dalam Pilkada. "Label terhadap Presiden Jokowi akan sangat negatif karena dinilai haus kekuasaan," ujar Agung.