NAWACITAPOST.COM — Suasana khidmat menyelimuti Aula Nagara Dana Rakca, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara secara resmi melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pelantikan strategis ini tidak hanya sekadar rotasi birokrasi, melainkan sebuah momentum krusial dalam memperkuat garda terdepan pengelola keuangan negara di tengah dinamika global yang terus menantang.
Wajah Baru, Harapan Baru di Berbagai Unit Utama Kemenkeu
Sebanyak 15 pejabat yang dilantik menempati posisi penting di berbagai direktorat jenderal dan badan strategis.
Rinciannya meliputi tiga pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen), dua pejabat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), enam pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), satu pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dua pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta satu pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Tidak hanya itu, Suahasil juga melantik tiga pejabat non-eselon di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Kehadiran para pejabat baru ini diharapkan mampu mengokohkan fondasi kelembagaan dalam menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pesan Khusus dan Instruksi Tegas untuk Para Pejabat Baru
Dalam arahannya, Suahasil menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemenkeu memikul tanggung jawab besar untuk memastikan APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
Ia menuntut para pejabat agar tidak sekadar bekerja secara administratif, melainkan benar-benar memahami persoalan di lapangan.
“Saya meminta seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, administratur, fungsional, semua menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mampu mengambil keputusan, serta memastikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang memberikan manfaat nyata,” tegas Suahasil.
Instruksi spesifik turut diberikan kepada masing-masing unit kerja:
- Sekretariat Jenderal: Diminta untuk terus memperkuat dukungan manajemen, reformasi kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi dan sistem merit.
- BPPK: Diharapkan mampu mengembangkan perannya sebagai Corporate University melalui peningkatan kompetensi pegawai, manajemen talenta, serta riset yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan.
- DJA dan DJPK: Diinstruksikan untuk meningkatkan kualitas penganggaran yang mengutamakan hasil serta memperkuat sinergi antara APBN dan APBD sebagai satu kesatuan kebijakan pemerintah. DJPK juga diminta untuk lebih peka terhadap kebutuhan daerah serta mendorong pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
- DJPb: Didorong untuk mengakselerasi transformasi perbendaharaan melalui digitalisasi, pengelolaan kas yang optimal, pembayaran tepat waktu, serta penguatan fungsi Regional Chief Economist.
- DJPPR: Ditekankan untuk mengelola pembiayaan APBN secara hati-hati, efisien, dan berkelanjutan, serta memperkuat mitigasi risiko di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga: Bea Cukai Kobarkan Perang Total, Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Disikat Habis!
Menjaga Kredibilitas Keuangan Negara demi Kesejahteraan Rakyat
Melalui perombakan dan pelantikan ini, Kemenkeu optimis jajaran birokrasinya akan semakin solid, profesional, dan responsif.
Suahasil berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.(Fifi Abdurahman)