Tetapi angka itu tetap relevan untuk mempertanyakan kapasitas negara dalam membangun statistik berkualitas. Dengan sumber daya sebesar itu, publik berhak menuntut sistem statistik yang akurat, transparan, dapat diaudit dan cepat memperbaiki kesalahan.
Lebih penting lagi, BPS sendiri menyebut DTSEN sebagai instrumen untuk mewujudkan "statistik untuk keadilan sosial".
Kalimat itu harus diuji bukan melalui konferensi pers, melainkan melalui pengalaman rakyat paling bawah.
Jika warga miskin harus berulang kali membuktikan kemiskinannya kepada negara, maka ada pertanyaan mendasar yang wajib dijawab: untuk siapa sebenarnya sistem data ini dibuat?
Kalau desil benar-benar dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran, maka jangan sampai yang paling tepat sasaran justru adalah rakyat miskin sebagai sasaran birokrasi.
Mereka dipanggil untuk klarifikasi. Mereka diminta mengisi data. Mereka diminta datang ke kelurahan. Mereka diminta menunggu proses. Mereka diminta memahami sistem digital. Mereka diminta sabar.
Sementara kebutuhan hidup mereka berjalan setiap hari.
Maka pemerintah perlu berani melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas DTSEN, terutama terhadap kasus-kasus perubahan desil yang ekstrem, ketidaksesuaian kondisi lapangan, pola kesalahan berdasarkan wilayah maupun kelompok masyarakat serta dampaknya terhadap penerima program perlindungan sosial.
Jika ditemukan kesalahan yang bersifat sistemik, jangan sekadar memperbanyak loket pengaduan.
Benahi sistemnya.
Jika masalah berada pada data sumber, perbaiki data sumbernya. Jika persoalannya metodologi, evaluasi metodologinya. Jika persoalannya integrasi data, perbaiki integrasinya. Jika persoalannya implementasi di daerah, benahi rantai birokrasi dari pusat sampai kelurahan.
Dan jika suatu klasifikasi terbukti tidak layak digunakan untuk menentukan hak warga, pemerintah harus berani menghentikan penggunaannya sampai koreksi selesai.
Sebab negara tidak boleh menjadikan rakyat miskin sebagai kelinci percobaan sebuah sistem data.
Desil hanyalah angka bagi orang yang membuatnya. Tetapi bagi rakyat yang berada di dalamnya, angka itu bisa menentukan apakah mereka makan atau tidak, kuliah atau berhenti, mendapat perlindungan atau tersingkir.
Kalau negara memang ingin membangun satu data untuk keadilan sosial, maka jangan biarkan satu data berubah menjadi satu sumber kesalahan yang dipaksakan kepada seluruh rakyat.