Menurutnya, data desil harus disandingkan dengan data kemiskinan yang dimiliki Pemkot Surabaya, termasuk data warga miskin dan pramiskin.
“Desil jangan satu-satunya sebagai alat untuk menentukan warga Surabaya mendapatkan program bantuan sosial. Harus disandingkan dengan data miskin dan pramiskin yang sampai hari ini masih berlaku,” katanya.
Kekhawatiran itu muncul karena terdapat perbedaan cukup besar antara jumlah penduduk yang berada pada desil 1 sampai 5 dengan jumlah warga yang tercatat miskin dan pramiskin.
Imam menyebut berdasarkan informasi yang dibahas, jumlah warga dalam desil 1 hingga 5 di Surabaya hampir mencapai 900.000 orang, sedangkan jumlah warga miskin dan pramiskin berada di kisaran 250.000 orang.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kedua basis data memiliki cakupan yang berbeda dan tidak bisa serta-merta diperlakukan sebagai data yang identik. BPS sendiri menegaskan bahwa desil merupakan ukuran posisi kesejahteraan relatif, bukan label tunggal yang secara otomatis menyatakan seseorang miskin atau tidak miskin.
“Kalau kemudian angka itu tidak linier dengan intervensi yang mendapat bantuan, malah justru yang mendapat bantuan jadi kecil, yang dirugikan adalah warga,” ujar Imam.
Surabaya sendiri merupakan salah satu daerah dengan skala pendataan DTSEN yang besar. Pemkot Surabaya sebelumnya menyebut hingga akhir perpanjangan pendataan pada 20 Januari 2026, sebanyak 1.026.192 kepala keluarga atau sekitar 83 persen dari sasaran telah terdata, sementara sekitar 181.867 KK lainnya masih dalam proses konfirmasi.
Kasus Siswa SMKN Pakai Seragam SMP
Imam bahkan mengungkap contoh kasus yang menurutnya menunjukkan bahwa angka desil tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memberikan intervensi.
Ia menceritakan seorang anak dari keluarga tanpa ayah, dengan ibu yang memiliki tiga anak dan bekerja sebagai penjual nasi. Anak tersebut kini bersekolah di salah satu SMK negeri di Surabaya.
Namun, meski keluarganya berada dalam kondisi ekonomi sulit, anak tersebut disebut tercatat pada desil 4 dan hingga kini belum mampu membeli seragam sekolah baru.
“Bayangkan, dia masih sekolah di SMKN pakai seragamnya SMP. Jangan sampai masalah desil kemudian hak warga yang harusnya dibantu oleh negara jadi hilang,” kata Imam.
APBD Rp12,7 Triliun, Warga Miskin Jangan Terpinggirkan
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian Imam adalah dampak penggunaan desil terhadap kebijakan anggaran Pemkot Surabaya.
APBD Kota Surabaya 2026 ditetapkan sekitar Rp12,7 triliun. Dokumen Pemkot mencatat pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp10,898 triliun, sementara belanja daerah sekitar Rp12,731 triliun. PAD diproyeksikan mencapai sekitar Rp8,198 triliun.
Dengan kapasitas fiskal tersebut, Imam menilai Pemkot seharusnya memiliki ruang untuk memperluas intervensi kepada warga yang secara faktual membutuhkan bantuan.
Menurutnya, jika pemerintah pusat menggunakan batas tertentu dalam pemberian bantuan berbasis desil, Pemkot Surabaya tidak harus terpaku pada batas tersebut. Dengan kekuatan APBD daerah, menurut dia, pemerintah kota dapat mempertimbangkan cakupan yang lebih luas, misalnya sampai desil 5, selama berdasarkan kemampuan anggaran dan kondisi faktual masyarakat.