Sementara Kepala DPMD Puguh Harnoto ketika diwawancarai mengatakan, memang betul tadi dari FPMN, dengan koordinatornya Pak Suyadi dan Pak Pri.
Baca Juga: Jajaran Kanwil Kemenkumham Riau Melakukan Koordinasi Dengan Penjabat Dinas PMD Dukcapil Setempat
"Yang jelas ada dua hal yang disampaikan yang pertama, terkait dengan kinerja Kepala Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Nganjuk, sejauh ini dalam pengelolaan Dana Desa dipandang oleh kawan-kawan FPMN sendiri, dinilai belum ada ke transparanan," kata mantan camat Baron yang biasa akrab dipanggil Puguh itu.
Puguh menambahkan, mulai dari beberapa kegiatan yang sifatnya infrastruktur di tahun 2023 itu ada beberapa yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Kabid Bina Pemdes DPMD Sampang Sekaligus PJ Kades Ragung Dinilai Bikin Gaduh
"Sehingga mereka minta kroscek data ke kami, tahun 2023 itu kira-kira apa saja yang berhubungan dengan anggaran infrastruktur, dan sudah kita berikan tadi secara transparan," imbuh Puguh.
Lanjut Puguh, kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Pak Suyadi selaku koordinator, terkait dengan pencairan di tahun 2024, mereka menyampaikan karena di 2023 ada beberapa yang belum terselesaikan makanya pertanyaan di 2024 nanti akan apakah akan dicairkan.
Baca Juga: DPMD Jombang Gelar Silaturahmi dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
"Terus kita sampaikan melalui data kami bahwa, di tahun 2024 persyaratan pencairannya adalah harus menyelesaikan APBDes Ngepung tahun 2024, dan kebetulan Desa Ngepung sudah menyelesaikan APBDes tahun 2024," ujarnya.
Masih bersama Puguh, memang uangnya sudah masuk di rekening kas Desa, tetapi untuk pencairnya harus mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan rekomendasi Pak Camat.
Baca Juga: Ditjen Bina Pemdes Perkuat Dinas PMD Kabupaten untuk Keberlanjutan Program Pamsimas
"Terkait hal ini Pak Camat sudah saya sampaikan, untuk tidak mencairkan dulu sampai dengan nanti, sebelum tahun 2023 itu tuntas untuk infrastruktur," pungkasnya.