NAWACITAPOST.COM - ROKAN HULU – Di tengah riuhnya sorotan publik yang kerap menyoroti sisi lemah pemerintahan, muncul sebuah narasi yang menghangatkan hati warga Rokan Hulu: duet kepemimpinan Bupati Anton, ST., MM. dan Wakil Bupati Poti perlahan namun pasti mengukir jejak kerja nyata yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sejak dilantik memegang tampuk pemerintahan, keduanya menepati janji membawa perubahan yang membumi—membuang gaya birokrasi yang kaku, dan menggantinya dengan pendekatan yang luwes, tepat sasaran, serta menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Keberhasilan dan ketulusan langkah ini kini mendapatkan apresiasi terbuka dari kalangan pemuda. Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu, Syahmadi Malau, menyatakan secara terang-terangan bahwa gaya kepemimpinan Anton dan Poti membawa corak baru yang memangkas jarak antara pemerintah dan rakyat.
“Kami menilai kepemimpinan Pak Anton dan Pak Poti memiliki integritas yang tinggi dan sangat dekat dengan masyarakat. Ini bukan sekadar gaya bicara atau trik pencitraan semata, melainkan perubahan pola pikir yang nyata dalam merumuskan langkah pembangunan,” ujar Syahmadi Malau kepada wartawan, Jum'at (14/8/2026).
Menurutnya, jika dulu kebijakan sering terjebak pada pakem lama yang lambat dan berbelit-belit, kini arah kebijakan daerah jauh lebih taktis, presisi, dan berani mengambil terobosan yang tidak terpikirkan sebelumnya—terutama saat kondisi keuangan daerah sedang terguncang hebat akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang terasa semakin membebani.
Menerobos Keterbatasan Demi Layanan Warga..Di tengah keterbatasan anggaran yang luar biasa, Bupati Anton tidak berdiam diri atau menyalahkan keadaan. Ia justru melangkah jauh ke depan untuk menjemput peluang pembiayaan yang tidak membebani kas daerah. Melalui perjuangan panjang dan koordinasi tanpa henti, pemerintah daerah berhasil mengantongi perjanjian pembiayaan strategis bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp 154.988.488.149.
Anggaran raksasa ini disiapkan untuk dua prioritas utama yang menyentuh hajat hidup ribuan keluarga di Rokan Hulu:
• Sebesar Rp 146,1 Miliar dialokasikan untuk penyelesaian dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih cepat, lengkap, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
• Sebesar Rp 8,88 Miliar digunakan untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), sebuah terobosan layanan satu atap yang akan memudahkan warga mengurus berbagai perizinan dan administrasi dengan lebih murah, cepat, dan transparan.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata pelaksanaan visi-misi yang disampaikan saat kampanye: menjadikan kesehatan dan pelayanan publik sebagai tulang punggung kemajuan daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke pelosok desa.
Di Antara Pujian dan Ragu: Mengawal Demi Kepentingan Bersama. Meningkatnya apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk ormas besar seperti Pemuda Pancasila, tentu tidak lepas dari pandangan yang lebih kritis. Di ruang publik pun masih terdengar riak skeptisisme, terutama menyusul catatan kinerja serapan anggaran daerah yang dinilai belum berjalan optimal. Namun Syahmadi Malau menegaskan, pujian yang disampaikan bukanlah dukungan buta atau “cek kosong” politik.
“Penilaian ini kami sampaikan secara objektif atas apa yang sudah dikerjakan di tengah keterbatasan yang sangat berat. Kami tetap memposisikan diri sebagai mitra kritis, bukan pendukung tanpa syarat. Jika ada kebijakan yang keliru atau melenceng dari kepentingan rakyat, kami akan tegur dan kawal bersama-sama,” tegasnya.
Fenomena ini pun memancing pertanyaan mendalam di kalangan pengamat: apakah apresiasi yang muncul tulus lahir dari kesadaran akan perjuangan pemerintah di tengah tekanan, atau ada negosiasi kepentingan yang belum terlihat? Bagaimanapun juga, satu hal yang tak terbantahkan: di saat banyak daerah lumpuh karena ketatnya aturan efisiensi pusat, Rokan Hulu masih berusaha melangkah.
Janji yang Terjepit Di Tengah Keadaan. Kenyataan pahit yang dihadapi pemerintah daerah saat ini sungguh memilukan. Kebijakan efisiensi yang digulirkan pusat seolah menekan habis-habisan ruang gerak pemda, seolah segala kendala hanya bermuara pada pemborosan, padahal faktanya banyak daerah justru berjuang sekadar untuk bisa membayar gaji perangkat aparatur tepat waktu.
“Bagaimana mungkin penyelewengan masa lalu dijadikan alasan untuk mematikan pergerakan pembangunan saat ini? Undang-undang mewajibkan kepala daerah membawa visi dan misi, namun di saat yang sama ruang gerak untuk mewujudkannya semakin dipersempit. Janji yang disampaikan saat kampanye kini terasa berat untuk ditepati bukan karena kemauan yang kurang, melainkan karena rantai yang semakin mengikat,” ujar seorang pengamat kebijakan lokal yang enggan disebutkan namanya.
Di tengah pusaran keadaan yang tak menentu inilah, langkah Bupati Anton dan Wakil Bupati Poti terasa semakin berarti. Mereka membuktikan bahwa kepemimpinan bukan soal seberapa besar anggaran yang dimiliki, melainkan seberapa cerdas mencari jalan keluar dan seberapa dekat hati yang dimiliki kepada rakyat yang dipercayainya.
Apresiasi yang mengalir dari masyarakat dan elemen pemuda saat ini adalah setitik cahaya yang menguatkan langkah: bahwa kerja jujur dan upaya pantang menyerah di tengah badai, pada akhirnya akan selalu menemukan jalan untuk sampai ke hati rakyatnya.